Diduga Ada Pungutan Rp 400 Ribu dalam Bantuan Mesin Kapal Nelayan di Brebes

Kutipan Berita:
“Prestasi luar biasa kembali ditorehkan SDN Neglasari, Kecamatan Pancatengah. Dalam ajang O2SN tingkat kecamatan tahun 2026, para siswa berhasil membawa pulang 9 medali emas, 6 perak, dan 5 perunggu. Capaian ini menjadi bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat juang siswa, guru, serta dukungan orang tua mampu melahirkan prestasi yang membanggakan.”

“Pemuda dan tokoh masyarakat Desa Arongan terpaksa menutup akses jalan utama setelah berulang kali terjadi kecelakaan akibat jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Usai mediasi, PT Sofindo Seunagan sepakat melakukan perbaikan mulai 18 April 2026, sementara penimbunan sementara segera dilakukan.”

“HMI Cabang Kuningan mendesak DPRD segera menindaklanjuti temuan BPK di Disdikbud. Dugaan penyalahgunaan anggaran hingga Rp3,2 miliar tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif, tetapi harus diusut transparan dan tuntas.”

“Diduga beroperasi tanpa izin lengkap, sejumlah wahana di Taman Bunga Celosia terancam denda hingga Rp3 miliar. Temuan ini memicu sorotan publik terkait keselamatan pengunjung dan lemahnya pengawasan. Hingga kini, pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi, sementara desakan penertiban terus menguat.”

“Akta cerai atas nama mempelai perempuan tidak pernah tercatat di Pengadilan Agama Jepara. Pernikahan tersebut juga tidak diproses melalui desa maupun KUA, sehingga kuat dugaan dilakukan dengan menggunakan modin aspal,” ungkap Modin Desa Kancilan, Luqman H., menegaskan adanya kejanggalan dalam administrasi pernikahan warga Kancilan yang berlangsung pada 29 Maret 2026.

“Nama baik kami dan APH telah dicemarkan melalui pemberitaan tidak berimbang. Hal itu harus dibuktikan secara hukum agar tidak menyesatkan publik.”

“Tuduhan bahwa Galian C Suak Palembang tidak memiliki IUP dan menyetor kepada aparat adalah fitnah yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Semua dokumen izin lengkap dan proses perpanjangan sedang berjalan sesuai aturan,” tegas Mukhtarudin, meminta Polres Nagan Raya mengusut tuntas pemberitaan yang dinilai menyudutkan dan mencemarkan nama baik.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan menghapus kewajiban membawa KTP pemilik pertama. Mulai 6 April 2026, masyarakat cukup membawa STNK dan KTP penguasa kendaraan saat membayar pajak tahunan. Kebijakan ini diharapkan mendorong tertib administrasi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak di seluruh wilayah Jawa Barat.”

“LSM GMBI Aceh mendesak audit menyeluruh dana kebencanaan Kota Langsa setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian data penerima bantuan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai lemah, sehingga berpotensi mencederai keadilan bagi korban banjir. Audit independen dianggap penting untuk memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

“Polres Bogor membongkar jaringan pengoplosan LPG bersubsidi yang beroperasi di dua lokasi berbeda, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp13,2 miliar per bulan. Dari penggerebekan di Sukaraja dan Cileungsi, polisi mengamankan 793 tabung gas berbagai ukuran serta 76 alat suntik. Para pelaku diketahui meraup keuntungan hingga Rp1,3 miliar per hari dengan memindahkan isi gas 3 kilogram subsidi ke tabung 12 kilogram non-subsidi. Kapolres Bogor menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencuri hak masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi.”

“Penggerebekan gudang pengoplosan LPG di Cileungsi membuka fakta mengejutkan: praktik ilegal yang berjalan sejak 2025 ini mampu meraup keuntungan hingga Rp13 miliar per bulan. Selain merugikan negara, aktivitas pemindahan gas bersubsidi ke tabung non-subsidi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan warga karena dilakukan tanpa standar keamanan. Polisi menegaskan, para pelaku dijerat UU Migas dan pasal pidana umum terkait perbuatan curang serta peredaran barang tidak sesuai standar.”

Pengajuan pernikahan sempat masuk, namun kami tidak berani memproses karena status di KTP masih bersuami dan tidak ada akta cerai,” ungkap salah satu perangkat desa terkait dugaan manipulasi data pernikahan di Desa Kancilan, Jepara.