Scroll untuk baca berita
DaerahJepara

BPD Desa Bangsri Diduga Tutup Mata, Masyarakat Geram Atas Kinerja Pemdes yang Semrawut

306
×

BPD Desa Bangsri Diduga Tutup Mata, Masyarakat Geram Atas Kinerja Pemdes yang Semrawut

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK//JeparaPengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, disorot tajam masyarakat. BPD dinilai lemah dalam mengontrol jalannya pemerintahan desa, terutama terkait pembangunan infrastruktur yang amburadul dan dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Desa (Kades) S.

Padahal, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki fungsi strategis, antara lain:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,

3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Lebih lanjut, BPD juga diwajibkan melakukan evaluasi terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara demokratis, responsif, transparan, akuntabel, dan objektif.

Namun, menurut Forum Warga Peduli Bangsri (FWPB), kenyataannya sangat jauh dari harapan. Masyarakat merasa kecewa berat karena berbagai aduan terkait dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kades S, termasuk masalah BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat) dan pengelolaan PMI, hingga kini tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas dari BPD.

“Kami sudah melayangkan pengaduan secara tertulis ke BPD, tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan,” ungkap A, Ketua RT di Desa Bangsri, Senin (21/4/2025).

A menambahkan, keberadaan BPD dipertanyakan jika tidak mampu mengatasi keluhan masyarakat.

“Buat apa ada BPD kalau tidak bisa membela dan menyelesaikan masalah warga? Lebih baik dibubarkan saja, supaya masyarakat bisa bertindak sendiri agar tidak ada lagi kesewenang-wenangan dari pihak Pemdes,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BPD Bangsri belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan masyarakat tersebut.

Tinggalkan Balasan

Hukum & Kriminal

Temuan di lapangan memperlihatkan adanya dugaan kuat penyimpangan pada proyek revitalisasi SD Negeri 2 Geneng Jepara. Pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme swakelola justru dikerjakan oleh pihak rekanan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi, mutu, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Lembaga dan tim media berencana membawa temuan ini ke BPK serta Kejaksaan untuk memastikan ada penegakan hukum yang tegas.”

Aceh

Ketua Wilter LSM GMBI Aceh, Zulfikar Z, menyoroti dugaan pengabaian putusan Mahkamah Agung RI Nomor 690 PK/Pdt/2018 oleh PT Surya Panen Subur (SPS) yang beroperasi di Desa Pulou Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Dalam putusan tersebut, PT SPS dihukum untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp136,8 miliar dan melakukan pemulihan lingkungan lahan gambut terbakar seluas 1.200 hektare dengan nilai Rp302,1 miliar.
Zulfikar mendesak Pemkab Nagan Raya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar tidak menutup mata terhadap pelaksanaan putusan ini, serta segera menempuh langkah hukum berupa eksekusi paksa atau penyitaan aset perusahaan bila PT SPS tidak patuh.
Ia juga menantang pihak perusahaan untuk membuka data pemulihan lingkungan ke publik agar transparansi terjaga dan tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

Jawa Tengah

Polemik antara warga Desa Damarjati dan pemerintah desa mencuat setelah Agos Alesta menyampaikan kritik terbuka terkait kedisiplinan aparatur dan dugaan masalah administrasi. Pemerintah desa membantah tuduhan tersebut dan menilai aksi itu dilakukan tanpa konfirmasi. Kedua pihak kini saling memberi klarifikasi, sementara masyarakat menunggu langkah mediasi agar konflik tidak melebar.