Scroll untuk baca berita
DaerahJawa TengahNEWS-BIDIK JEPARA

Diduga Manipulasi Status, Warga Kancilan Jepara Gelar Pernikahan Meski Masih Bersuami

2151
×

Diduga Manipulasi Status, Warga Kancilan Jepara Gelar Pernikahan Meski Masih Bersuami

Sebarkan artikel ini

NEWSBIDIK, Jepara — Sebuah peristiwa pernikahan di Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan manipulasi data status pernikahan oleh salah satu pihak. Acara yang berlangsung meriah pada Minggu, 29 Maret 2026 itu, awalnya tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Namun, fakta berbeda mulai terungkap setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut. Seorang perempuan berinisial S, yang diketahui sebagai warga Desa Kancilan, diduga masih berstatus sebagai istri sah dari suaminya dan belum memiliki akta cerai, tetapi tetap melangsungkan pernikahan.

Kecurigaan ini diperkuat oleh keterangan dari perangkat desa setempat. Modin Desa Kancilan berinisial L, saat dikonfirmasi oleh tim Newsbidik melalui sambungan telepon, mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima pengajuan pernikahan dari pihak S. Namun, proses tersebut tidak dilanjutkan karena adanya kejanggalan dalam dokumen administrasi.

“Memang ada pengajuan pernikahan, tapi saya tidak berani memproses. Setelah saya cek KTP, statusnya masih memiliki suami dan belum bisa menunjukkan akta cerai, jadi saya pending,” ujar L. Rabu, (01/04/2026) 

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, tim kemudian menelusuri ke Desa Tubanan. Saat mendatangi kediaman petinggi desa setempat berinisial U, diperoleh keterangan bahwa pihaknya belum mengetahui adanya pernikahan seperti yang dimaksud.

“Kalau yang menikah sekitar tanggal 29 Maret kemarin, sepertinya tidak ada. Coba nanti saya tanyakan ke modin,” ungkap U.

Tak lama berselang, modin Desa Tubanan berinisial SL turut memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa pada tanggal tersebut memang terdapat acara di keluarga S, namun bukan pernikahan yang bersangkutan.

“Yang punya hajat tanggal 29 Maret itu S, tapi acaranya ngunduh mantu anaknya yang bernama KH, dan setahunya statusnya janda,” jelas SL.

Meski demikian, hasil penelusuran lapangan serta perbedaan keterangan antar pihak memunculkan dugaan adanya rekayasa data terkait status S. Indikasi tersebut mengarah pada kemungkinan perubahan status dari masih bersuami menjadi janda secara tidak sah, termasuk dugaan pemalsuan dokumen seperti akta cerai.

Jika dugaan ini terbukti benar, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar hukum pidana. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat atau Pasal 264 KUHP terkait pemalsuan dokumen otentik, dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 sampai 8 tahun.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak S terkait dugaan tersebut. Aparat terkait diharapkan dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan kebenaran informasi serta menegakkan aturan hukum yang berlaku.

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya terkait pentingnya keabsahan dokumen administrasi dalam proses pernikahan, serta perlunya pengawasan yang ketat dari pihak berwenang agar tidak terjadi penyalahgunaan data yang merugikan berbagai pihak.

Daerah

Kapolres Ngawi AKBP M. Amirul Hakim menegaskan tidak ada anggota Polri yang kebal hukum dalam pemberantasan narkoba. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik sebagai pengguna maupun pengedar, akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Pemberantasan narkoba harus dimulai dari internal kepolisian sebagai bentuk integritas, keteladanan, dan komitmen menjaga kepercayaan masyarakat.”

Jawa Tengah

“H. Halimi, calon petinggi Desa Surodadi nomor urut 03, tergerak maju dalam pencalonan karena dorongan masyarakat yang menginginkan perubahan. Ia berharap pelayanan birokrasi pemerintahan desa dapat ditingkatkan, pembangunan infrastruktur yang belum tersentuh bisa menjadi perhatian, serta para petani garam memperoleh dukungan nyata dari pemerintah desa untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. H. Halimi menegaskan, apabila diberi amanah oleh masyarakat, dirinya berkomitmen menata birokrasi agar pelayanan publik lebih baik, transparan, dan berpihak kepada kebutuhan warga.”

Daerah

Kutipan Berita Unggulan:
“Empat medali emas menjadi modal awal bagi Kontingen Jepara untuk terus melaju di Porprov XVII Jawa Tengah 2026. Dengan semangat juang, kerja keras, dan kekompakan seluruh atlet, pelatih, serta ofisial, Jepara optimistis mengejar target 50 medali emas dan menembus empat besar.”

Jawa Tengah

Anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan ketidaksesuaian material dan spesifikasi dalam proyek revitalisasi SD Negeri 1 Ngandong, Bumiharjo, Jepara, perlu ditelusuri secara transparan melalui pemeriksaan teknis dan audit agar kualitas pembangunan terjamin serta setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.”