Keterbatasan Ambulans RS Sultan Iskandar Muda, DPRK–Pemkab Nagan Raya Didorong Segera Ambil Sikap

Terbentuknya kepengurusan DPD APPSI Kabupaten Aceh Besar menjadi langkah penting untuk memperkuat solidaritas pedagang, menyerap aspirasi, serta memperjuangkan kesejahteraan dan terciptanya pasar yang aman, tertib, nyaman, dan berdaya saing.”

“Dugaan aktivitas warga negara asing di kawasan hutan Aceh harus ditelusuri secara serius melalui pemeriksaan faktual dan koordinasi lintas instansi. Jika terbukti terdapat pelanggaran keimigrasian, pertambangan, kehutanan, atau lingkungan hidup, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat.”

“Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan permintaan banding Penuntut Umum tidak dapat diterima menjadi pengingat bahwa setiap upaya hukum harus memenuhi ketentuan formil yang berlaku. Kami berharap penegakan hukum senantiasa berjalan secara profesional, objektif, dan berlandaskan prinsip keadilan serta kepastian hukum.”

“Pelantikan pengurus DPD HKTI Aceh dan 23 DPC kabupaten/kota menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta menegaskan komitmen HKTI dalam memperjuangkan kesejahteraan petani dan kemajuan sektor pertanian di Aceh.”

PT Socfindo Kebun Seunagan menyalurkan beasiswa kepada 100 anak karyawan dan memberikan penghargaan kepada 12 pemanen terbaik melalui program CSR tahunan 2026 sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan serta apresiasi atas dedikasi dan produktivitas pekerja.

Keberadaan mobil tangki PT Sinar Raya Energi (SRE) di kawasan Pelabuhan Cirebon menjadi perhatian dan perlu diverifikasi oleh aparat penegak hukum serta BPH Migas. Asal-usul, jenis, status BBM, dan legalitas distribusi harus dipastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM subsidi.

Transparansi pembangunan jembatan Alue Siron–Alue Bata di Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat berhak mengetahui status pekerjaan, sumber anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab. Instansi terkait diharapkan memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.”

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”

Dugaan adanya praktik pembekingan tambang emas ilegal di Kabupaten Lebak, Banten, memunculkan pertanyaan publik terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Dugaan keterlibatan oknum aparat berpangkat bintang dua perlu diusut secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti guna memastikan kebenaran informasi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

DPR RI resmi mengesahkan APBN 2027 dengan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun. Anggaran tersebut difokuskan pada delapan klaster prioritas nasional, mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain pemerintah daerah, DPRK Aceh Barat juga didesak menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan lingkungan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.