Scroll untuk baca berita
DaerahJawa BaratNEWS BIDIK KAB BEKASI

Wujudkan Demokrasi Transparan, Desa Sukajadi Bentuk Panitia Pengisian BPD 2026

3203
×

Wujudkan Demokrasi Transparan, Desa Sukajadi Bentuk Panitia Pengisian BPD 2026

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, Kabupaten Bekasi – Pemerintah Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar rapat pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Desa Sukajadi, pada Sabtu (14/2/2026).

‎Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan proses demokrasi yang transparan, profesional, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Sukajadi Amir Hamzah beserta jajaran perangkat desa, unsur kepolisian dari Polsek setempat, tokoh masyarakat, serta warga Desa Sukajadi.

‎Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa bersama staf dan seluruh peserta yang hadir. Momentum tersebut menegaskan semangat kebersamaan dan tanggung jawab dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

‎Dalam sambutannya, Kepala Desa Sukajadi Amir Hamzah menegaskan bahwa pembentukan panitia BPD harus berjalan secara kondusif, transparan, dan profesional. Ia berharap panitia yang terbentuk mampu menjalankan tugas secara objektif serta menjunjung tinggi integritas demi kemajuan Desa Sukajadi.

‎“Pembentukan panitia ini adalah langkah awal untuk memastikan proses pengisian BPD berjalan sesuai aturan dan menghasilkan perwakilan yang benar-benar mampu menjalankan amanah masyarakat,” ujarnya.

‎Ia juga menekankan bahwa perangkat desa memiliki peran strategis dalam mendukung tugas kepala desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, proses seleksi dan pembentukan panitia harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan unsur masyarakat dari tiap dusun.

‎Adapun panitia yang terbentuk merupakan perwakilan dari masing-masing dusun, mulai dari Dusun I hingga Dusun III.

‎Pembentukan panitia berlangsung secara musyawarah dan mendapat persetujuan bersama dari masyarakat yang hadir. Proses tersebut dinilai berjalan dengan kondusif serta mencerminkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

‎Kegiatan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustad Amil Bahrudin, yang berlangsung khidmat dan penuh harapan agar proses pengisian BPD ke depan dapat berjalan lancar serta membawa kemajuan bagi Desa Sukajadi.

‎Dengan terbentuknya panitia Pengisian BPD Tahun 2026 ini, Pemerintah Desa Sukajadi menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan berpihak pada aspirasi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Jawa Barat

“Dugaan pungutan liar di kawasan Jembatan Timbang Tolongas, Sumedang, menjadi perhatian serius karena sejumlah truk bermuatan terlihat melanjutkan perjalanan tanpa masuk ke area penimbangan setelah diduga terjadi transaksi. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak pengelola UPKB serta instansi terkait. Transparansi pemeriksaan dan penegakan aturan diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.”

Headline

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

Daerah

“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Nagan Raya membutuhkan sinergi, komitmen, dan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil monitoring, memastikan realisasi anggaran berjalan optimal, serta mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.”

Aceh

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”

Jawa Barat

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis menghilangkan hak masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Pekerja informal, termasuk peserta mandiri dan pekerja dengan upah di bawah UMK, tetap berhak mendapatkan bansos sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.”