ROUND TABLE DISCUSSION: Polemik Penambahan KJA di Pangandaran, Jeje Wiradinata Tegas Menolak

Prestasi membanggakan kembali diraih Bidhumas Polda Aceh dengan memborong dua penghargaan pada Rakernis Humas Polri 2026. Capaian ini menjadi bukti komitmen dalam menghadirkan komunikasi publik yang profesional, cepat, dan terpercaya di era digital.”

“Pemuda dan tokoh masyarakat Desa Arongan terpaksa menutup akses jalan utama setelah berulang kali terjadi kecelakaan akibat jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Usai mediasi, PT Sofindo Seunagan sepakat melakukan perbaikan mulai 18 April 2026, sementara penimbunan sementara segera dilakukan.”

“Diduga beroperasi tanpa izin lengkap, sejumlah wahana di Taman Bunga Celosia terancam denda hingga Rp3 miliar. Temuan ini memicu sorotan publik terkait keselamatan pengunjung dan lemahnya pengawasan. Hingga kini, pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi, sementara desakan penertiban terus menguat.”

“Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa laporan SLIK kini hanya menampilkan kredit di atas Rp1 juta, sebagai langkah relaksasi untuk mempermudah akses pembiayaan dan meningkatkan akurasi data kredit masyarakat,” — Friderica Widyasari Dewi.

“OJK menyesuaikan kebijakan SLIK guna memperluas akses kredit perumahan, sekaligus mendukung percepatan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah,” — Friderica Widyasari Dewi.

“Negara tidak boleh kalah dari mafia yang menghisap kekayaan hutan untuk kepentingan pribadi. Hutan adalah anugerah Tuhan yang harus dikelola untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.” — Jaksa Agung ST Burhanuddin

“Nama baik kami dan APH telah dicemarkan melalui pemberitaan tidak berimbang. Hal itu harus dibuktikan secara hukum agar tidak menyesatkan publik.”

“Tuduhan bahwa Galian C Suak Palembang tidak memiliki IUP dan menyetor kepada aparat adalah fitnah yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Semua dokumen izin lengkap dan proses perpanjangan sedang berjalan sesuai aturan,” tegas Mukhtarudin, meminta Polres Nagan Raya mengusut tuntas pemberitaan yang dinilai menyudutkan dan mencemarkan nama baik.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan menghapus kewajiban membawa KTP pemilik pertama. Mulai 6 April 2026, masyarakat cukup membawa STNK dan KTP penguasa kendaraan saat membayar pajak tahunan. Kebijakan ini diharapkan mendorong tertib administrasi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak di seluruh wilayah Jawa Barat.”

“LSM GMBI Aceh mendesak audit menyeluruh dana kebencanaan Kota Langsa setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian data penerima bantuan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai lemah, sehingga berpotensi mencederai keadilan bagi korban banjir. Audit independen dianggap penting untuk memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

“Polres Bogor membongkar jaringan pengoplosan LPG bersubsidi yang beroperasi di dua lokasi berbeda, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp13,2 miliar per bulan. Dari penggerebekan di Sukaraja dan Cileungsi, polisi mengamankan 793 tabung gas berbagai ukuran serta 76 alat suntik. Para pelaku diketahui meraup keuntungan hingga Rp1,3 miliar per hari dengan memindahkan isi gas 3 kilogram subsidi ke tabung 12 kilogram non-subsidi. Kapolres Bogor menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencuri hak masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi.”