Klarifikasi Resmi BKPSDM Pangandaran: Harta Bupati Citra Sesuai Laporan e-LHKPN

“Pelayanan BBM bersubsidi bagi petani harus mengedepankan kepastian prosedur, transparansi, dan kemudahan akses. Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang perlu memberikan klarifikasi terkait keluhan petani yang mengaku kesulitan mengurus surat rekomendasi, terutama bagi petani lanjut usia, agar pelayanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.”

Keberadaan mobil tangki PT Sinar Raya Energi (SRE) di kawasan Pelabuhan Cirebon menjadi perhatian dan perlu diverifikasi oleh aparat penegak hukum serta BPH Migas. Asal-usul, jenis, status BBM, dan legalitas distribusi harus dipastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM subsidi.

Melalui program Polisi Sahabat Anak, Polres Pangandaran menanamkan kesadaran berlalu lintas, kedisiplinan, serta membangun kedekatan antara polisi dan anak-anak sejak usia dini melalui edukasi yang humanis dan menyenangkan.”

“Dugaan pungutan liar di kawasan Jembatan Timbang Tolongas, Sumedang, menjadi perhatian serius karena sejumlah truk bermuatan terlihat melanjutkan perjalanan tanpa masuk ke area penimbangan setelah diduga terjadi transaksi. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak pengelola UPKB serta instansi terkait. Transparansi pemeriksaan dan penegakan aturan diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.”

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

Untuk lahan yang mengalami kerusakan sedang dan ringan, akan segera kami tangani melalui program rehabilitasi lahan sawah dari Kementerian Pertanian. Saat ini kami dalam proses kontrak dengan kelompok tani,” pungkasnya.

“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Nagan Raya membutuhkan sinergi, komitmen, dan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil monitoring, memastikan realisasi anggaran berjalan optimal, serta mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.”

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis menghilangkan hak masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Pekerja informal, termasuk peserta mandiri dan pekerja dengan upah di bawah UMK, tetap berhak mendapatkan bansos sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.”

Dalam pemaparan materi hukum, Ipda Fathul Alim memberikan penjelasan mengenai berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001, serta penyesuaian ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berbasis di Tambun, Bekasi, IBJL mengusung semboyan “Cepat, Tepat, Amanah” sebagai prinsip pelayanan. Perusahaan menyebut memiliki layanan yang mencakup vehicle logistics, heavy equipment, marine transport, crane service, port handling hingga open space.

Lebih jauh, Ahmad Syauqi menekankan pentingnya peran masjid dalam menjaga persatuan umat di tengah dinamika politik desa. Menurutnya, masjid tidak hanya memiliki fungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga mempunyai peran besar sebagai pusat pembinaan dan peradaban masyarakat.

Kelima kandidat selanjutnya akan mengikuti kompetisi politik lokal untuk memperebutkan kepercayaan masyarakat Desa Tambun sebagai Kepala Desa periode 2026–2034.