NEWS BIDIK,JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti lemahnya pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menimbulkan kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
baca juga
Presiden Prabowo Kunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka
Dalam sepekan terakhir, laporan kasus keracunan muncul dari Baubau, Lamongan, Sumbawa, Gunungkidul hingga Garut. Menurut Edy, rentetan peristiwa ini mengindikasikan bahwa pengawasan mutu belum berjalan optimal karena Badan Gizi Nasional (BGN) terlalu mengejar pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam jumlah besar.
“Fakta penerima manfaat MBG mengalami gejala keracunan menunjukkan lemahnya kontrol mutu. Akar masalahnya ada pada BGN yang lebih mementingkan kuantitas dapur ketimbang kualitas,” ujar Edy, Jumat (19/9/2025).
Ia mengungkapkan, dari anggaran BGN sebesar Rp71 triliun, baru terserap sekitar 18,6 persen. Demi meningkatkan serapan, BGN diduga gencar membangun dapur baru meski sebagian belum memenuhi standar.
“Yang dikejar jumlah dapurnya, bukan kualitas. Padahal ada dapur yang dibangun asal jadi,” tambah legislator PDI Perjuangan itu.
Edy menjelaskan, pembangunan dapur MBG sebagian besar diserahkan kepada yayasan masyarakat yang terbatas secara modal. Akibatnya, banyak SPPG tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi mencemari makanan. Ia pun mengusulkan agar yayasan diberikan pinjaman lunak guna mendirikan SPPG sesuai standar.
baca juga
Presiden Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 Jadi Fondasi Pembangunan Ekonomi Nasional
Selain itu, ia menekankan pentingnya akreditasi SPPG oleh lembaga independen di luar BGN untuk memastikan kelayakan.
“Jangan mudah memberi izin operasional pada dapur yang belum sesuai standar, karena taruhannya adalah keselamatan penerima manfaat,” tegasnya.
Tak hanya BGN, Edy juga menyoroti BPOM dan Dinas Kesehatan daerah yang dinilai belum maksimal dalam melakukan monitoring rutin. Padahal, BPOM telah mendapat tambahan anggaran hingga Rp700 miliar khusus untuk pengawasan.
baca juga
Presiden Prabowo Resmikan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih, Simbol Kebangkitan Ekonomi Rakyat
Menurutnya, peningkatan jumlah dapur MBG harus diiringi dengan pengawasan kualitas dan keamanan pangan.
“Keselamatan penerima manfaat MBG jauh lebih penting dibanding sekadar mengejar target pembangunan dapur atau angka serapan anggaran,” pungkas Edy.
