Scroll untuk baca berita
Jawa TengahJeparaPeristiwa

Gedung DPRD Jepara Dibakar Massa, Aksi Demo Solidaritas Ojol Ricuh

2140
×

Gedung DPRD Jepara Dibakar Massa, Aksi Demo Solidaritas Ojol Ricuh

Sebarkan artikel ini
Gedung DPRD Jepara tampak rusak parah akibat amukan massa dalam aksi demonstrasi solidaritas untuk almarhum driver Ojol Affan Kurniawan. Minggu, (31/8/2025). Dok foto newsbidik.com / Sadikin

NEWS BIDIK, Jepara – Aksi demonstrasi di depan Mapolres Jepara dan Gedung DPRD Jepara berakhir ricuh hingga berujung pembakaran gedung wakil rakyat tersebut, Minggu dini hari (31/8/2025).

Kericuhan ini dipicu solidaritas massa atas insiden tewasnya pengemudi ojek online (Ojol), Affan Kurniawan, yang terlindas mobil taktis Brimob saat aksi unjuk rasa di DPR RI, Jakarta, pada Kamis malam (28/8/2025).

baca juga

Dugaan Pungli PTSL di Desa Pelang Mayong Jepara: Istri Perangkat Diduga Jadi Ketua Panitia

Massa datang dari arah barat Jalan Pemuda Jepara menuju kantor DPRD. Awalnya mereka melempari gedung dengan batu hingga merusak pos penjagaan polisi. Kondisi semakin tak terkendali ketika massa berhasil menjebol pintu gerbang utama. Puluhan orang kemudian masuk ke halaman kantor DPRD Jepara dan melakukan penjarahan sejumlah fasilitas, mulai dari kursi hingga televisi.

“Sikap kami ini sebagai wujud solidaritas untuk almarhum Affan Kurniawan sekaligus bentuk kekecewaan rakyat terhadap DPR,” ujar salah satu demonstran yang enggan disebutkan namanya.

Dalam suasana chaos tersebut, aparat kepolisian nyaris tak terlihat di lokasi. Hanya puluhan anggota TNI yang berjaga, namun tidak mampu membendung massa yang semakin beringas. Api yang sempat membesar di dalam gedung DPRD sempat coba dipadamkan dengan alat pemadam ringan, namun upaya itu gagal.

baca juga

Presiden Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 Jadi Fondasi Pembangunan Ekonomi Nasional

Sekitar satu jam kemudian, tiga unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api akhirnya berhasil dipadamkan meski sebagian ruangan di Gedung DPRD Jepara mengalami kerusakan serius.

Seorang warga sekitar mengaku, sebelum massa tiba, sejumlah petugas keamanan sudah bersiaga. Namun situasi berubah drastis setelah gelombang demonstran datang jelang tengah malam.

baca juga

Sri Sultan Hamengku Buwono X Tegaskan Komitmen Fasilitasi Aspirasi, Ajak Demonstran Tempuh Jalur Tertib

“Awalnya kondusif, tapi begitu massa makin banyak, situasi langsung kacau,” ujar seorang warga.

Aksi di Jepara menambah daftar panjang gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah. Rakyat, menurut para pengunjuk rasa, kian kecewa dan merasa tidak percaya lagi terhadap pemerintah serta DPR yang dianggap gagal membuat kebijakan pro-rakyat kecil.

Tinggalkan Balasan

Aceh

“Kesigapan warga bersama aparat kepolisian berhasil menyelamatkan nyawa seorang bocah 11 tahun yang diserang ular phyton di kawasan rawa Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bahaya satwa liar di lingkungan sekitar permukiman,” ujar Kapolsek Kuala Pesisir IPDA Ghozi Al Falah, S.Tr.K.

Daerah

Proyek revitalisasi SD Negeri 5 Cepogo dengan nilai anggaran hampir Rp800 juta hingga kini belum rampung meski telah melewati batas waktu pelaksanaan. Selain keterlambatan, tim aliansi dan media juga menemukan pekerja di lokasi proyek tidak menggunakan alat pelindung diri, yang berpotensi melanggar aturan keselamatan kerja,” ujar tim investigasi aliansi kepada NEWS BIDIK, Jumat (26/12/2025).

Jawa Tengah

Pembangunan revitalisasi SMP Tahfidz Annur Tahunan Jepara kembali disorot. Temuan di lapangan menunjukkan sejumlah bagian bangunan diduga tidak sesuai spesifikasi, mulai dari pengecoran hingga atap yang dinilai tidak memenuhi standar. Minimnya pengawasan proyek turut menjadi sorotan, sementara panitia tetap optimistis pekerjaan selesai sebelum tenggat, meski progres dinilai jauh dari target.”

Jawa Tengah

Dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan Program PTSL di Desa Kawengen semakin menguat setelah ratusan warga mengaku dipungut biaya Rp500.000 per bidang tanah, jauh di atas ketentuan resmi. Meski Kepala Desa Marjani berdalih biaya tersebut telah disepakati dan diketahui sejumlah pihak, warga menilai praktik ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus segera ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum (APH). Media dan warga mendesak investigasi penuh untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam program sertifikasi tanah tersebut.”

Nasional

“Kepemimpinan terpusat Presiden dalam operasi terpadu penanganan banjir Sumatera dinilai menjadi faktor penentu stabilitas nasional. Dengan penyatuan komando antara TNI tiga matra, Basarnas, BNPB, Polri, dan pemerintah daerah, respons kemanusiaan berjalan lebih cepat, terarah, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan. Pendekatan ini sekaligus memastikan tidak ada celah intervensi pihak asing dalam operasi yang bersifat sensitif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim yang stabil di kawasan.”