SPBU 43.52.411 Dukuhturi Diduga Jadi Sarang Pengangsu Solar Subsidi: Pengawasan Lemah, Pengisian Bebas Tanpa Barcode

“Temuan BPK tidak boleh berhenti sebagai dokumen administrasi. DPRK Aceh Barat harus menggunakan Hak Interpelasi untuk meminta penjelasan resmi dari Bupati agar masyarakat mengetahui penyebab temuan, langkah penyelesaiannya, dan upaya pencegahan ke depan. Transparansi adalah bagian dari akuntabilitas pemerintahan.” — Teuku Laksamana, Ketua LANA

“Warga berharap proyek P3-TGAI di Desa Karangsambung dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan mendapat pengawasan maksimal. Dugaan penggunaan material yang dipertanyakan serta kedalaman pondasi yang dinilai minim perlu mendapat klarifikasi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait agar kualitas bangunan irigasi benar-benar terjamin.”

“Saya menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan jabatan yang saya terima telah melalui mekanisme dan ketentuan kepegawaian yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK). Tidak benar jika disebut saya dipromosikan tanpa prosedur atau melalui praktik jual beli jabatan,” tegas NYT dalam hak jawab yang disampaikan kepada redaksi.

“Perbedaan antara keterangan resmi aparat dengan fakta visual yang beredar di masyarakat perlu dijelaskan secara terbuka. Transparansi penegakan hukum merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik. Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait.”

“Dugaan jual beli jabatan di Rutan Kelas IIB Salatiga menjadi sorotan setelah promosi seorang pegawai ke jabatan Eselon V diduga tidak melalui mekanisme kepegawaian yang semestinya. Hingga kini, pihak terkait masih dimintai klarifikasi, sementara pemberitaan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbanga

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat setelah dua warga Kubang Gajah diwajibkan melapor ke Polsek Kuala Pesisir usai dilaporkan PT Socfindo Seunagan atas dugaan pengambilan berondolan sawit kering. Warga mempertanyakan penerapan asas keadilan karena berondolan yang dipersoalkan disebut merupakan sisa panen yang telah lama tertinggal di lokasi pembuangan janjang kosong (jangkos), sementara pihak perusahaan hingga kini belum memberikan keterangan resmi.”

“Karutan Salatiga menegaskan pelantikan dua pejabat telah dilaksanakan sesuai mekanisme, SOP, dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang sah. Sementara itu, dugaan adanya praktik jual beli jabatan masih sebatas informasi yang belum terbukti dan media terus membuka ruang klarifikasi serta hak jawab dari seluruh pihak terkait.”

“Saya masih percaya kepada profesionalisme kepolisian. Saya berharap proses hukum berjalan objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum sehingga perkara ini dapat segera dituntaskan.” — Haris, Pelapor.

“Final Camat Cup 2026 di Alun-alun Malangbong berlangsung meriah dengan antusiasme ratusan penonton. Plt Camat Malangbong mengajak masyarakat menjaga sportivitas dan ketertiban, sementara KOK Malangbong mengapresiasi kerja keras panitia yang telah menyukseskan turnamen bola voli antar desa sebagai ajang pembinaan atlet sekaligus mempererat persatuan masyarakat.”

“Resepsi pernikahan putri dan khitanan putra yang digelar secara bersamaan menjadi wujud rasa syukur sekaligus mempererat tali silaturahmi keluarga besar dan masyarakat. Momentum ini mencerminkan nilai kebersamaan, gotong royong, serta pelestarian tradisi yang terus hidup di tengah masyarakat Aceh.”

“Praktik penjualan seragam sekolah kini berubah modus. Bukan lagi dijual langsung di sekolah, tetapi orang tua diarahkan membeli di toko tertentu atau ruko yang disiapkan sementara. Ini tetap melanggar aturan dan sangat membebani masyarakat,” ujar Budi Santoso dari LSM FRAKSI.

“Dugaan aktivitas illegal logging di kawasan hutan lindung Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, KPH Wilayah IV, dan Satgas PKH bertindak tegas, transparan, serta mengusut tuntas apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak-pihak yang melindungi praktik pembalakan liar tersebut. Penegakan hukum tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci menyelamatkan hutan Aceh dari kerusakan yang semakin meluas.”