Scroll untuk baca berita
DKI JakartaHeadline

Presiden Prabowo Instruksikan Persiapan Maksimal untuk Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025

614
×

Presiden Prabowo Instruksikan Persiapan Maksimal untuk Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025

Sebarkan artikel ini

Newsbidik||Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempersiapkan arus mudik dan balik Lebaran 2025 sebaik mungkin. Instruksi ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (21/3/2025).

 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa arus mudik diprediksi terjadi pada 26–28 Maret 2025, sementara puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 6–7 April 2025.

 

“Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan agar perjalanan masyarakat berlangsung dengan aman, lancar, dan menyenangkan,” ujar AHY kepada awak media usai SKP.

 

AHY menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan alat berat dan material untuk menangani jalan rusak. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memastikan kelancaran transportasi multimoda, baik darat, laut, udara, maupun kereta api, terutama di titik-titik rawan kemacetan.

 

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya komunikasi antar-kementerian dan lembaga agar masyarakat memahami kebijakan yang diterapkan pemerintah. “Ini akan menjadi bahan evaluasi agar kerja tetap fokus, tetapi komunikasi dengan masyarakat juga lebih baik,” kata AHY.

 

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025 dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. “Kami berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari kebijakan prorakyat ini,” tutup AHY.

Tinggalkan Balasan

Headline

“Manajemen SPBU Wanarejan menegaskan bahwa operasional penyaluran BBM bersubsidi telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka membantah tuduhan yang dimuat dalam pemberitaan sebelumnya, menyatakan tidak pernah dimintai konfirmasi sebelum berita dipublikasikan, serta meminta agar mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan prinsip keberimbangan dalam Kode Etik Jurnalistik dihormati. Apabila tidak ada tindak lanjut, pihak SPBU menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum untuk melindungi nama baik perusahaan.”

Aceh

“Dugaan aktivitas illegal logging di kawasan hutan lindung Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, KPH Wilayah IV, dan Satgas PKH bertindak tegas, transparan, serta mengusut tuntas apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak-pihak yang melindungi praktik pembalakan liar tersebut. Penegakan hukum tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci menyelamatkan hutan Aceh dari kerusakan yang semakin meluas.”

Daerah

“Diduga sebuah rumah di Ngemplak, Boyolali, digunakan sebagai lokasi penyimpanan dan penjualan LPG tanpa izin. Pemilik rumah mengaku bukan agen maupun pangkalan resmi serta menyampaikan adanya klaim keterlibatan pihak lain, termasuk menyebut oknum kepolisian sebagai ‘backing’. Seluruh pengakuan tersebut masih bersifat sepihak dan belum mendapat konfirmasi dari pihak yang disebut maupun aparat berwenang.”

Aceh

“Persoalan yang mencuat di RSUD Sultan Iskandar Muda tidak hanya menyangkut administrasi dan keuangan, tetapi juga menyentuh kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari keterlambatan pembayaran TPP ASN, persoalan sanitasi, hingga temuan BPK terkait indikasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan secara ganda menjadi perhatian yang diharapkan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh dan langkah perbaikan tata kelola oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.”