Gubernur Aceh Pimpin Rapat Koordinasi dengan Forkopimda dan Kepala Daerah se-Aceh

Bantuan kemanusiaan tahap kedua dari Pemerintah Pusat kembali tiba di Bandara Cut Nyak Dhien, Nagan Raya. Ratusan paket logistik seperti beras, minyak goreng, mie instan, dan kebutuhan pokok lainnya langsung didistribusikan ke desa-desa terdampak banjir di Aceh Barat dan Nagan Raya. ‘Kami prioritaskan wilayah yang masih terisolir dan sangat membutuhkan pasokan logistik,’ ujar Babinsa Pos Danramil Kuala Pesisir, Nanang Rusdianto. Pemerintah memastikan suplai bantuan akan terus dikirim hingga kondisi darurat mereda.”

Walaupun tidak banyak, kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah,” ujar Yusnaidi, Humas PT Rafalon Mandiri, usai menyerahkan bantuan logistik kepada warga terdampak bencana di Beutong Ateuh.

Polres Nagan Raya memastikan stok sembako pasca banjir tetap aman. Meski beberapa komoditas seperti cabai besar dan cabai rawit masih mengalami kenaikan harga akibat terganggunya distribusi, pemantauan rutin terus dilakukan untuk mencegah penimbunan dan menjaga stabilitas harga di pasaran.”

“Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Nagan Raya selama beberapa hari menyebabkan badan Jalan Lintas Nagan Raya–Takengon putus dihantam luapan arus Sungai Beutong Ateuh. Akibatnya, akses vital antarkabupaten lumpuh total, sementara empat desa di Kecamatan Beutong Ateuh Benggala kini terisolir dan warganya terpaksa mengungsi menunggu bantuan.”

Petani menjadi tersangka, sementara perusahaan perkebunan diduga kebal hukum. Manipulasi HGU yang melibatkan oknum BPN/ATR harus diusut tuntas demi keadilan masyarakat Padang Panyang.”

“Sudah puluhan tahun perusahaan berkuasa, tetapi hak rakyat tak pernah benar-benar merdeka. Presiden Prabowo diharapkan turun tangan menegakkan keadilan agraria di Nagan Raya.”

“Program plasma 20 persen hanya tinggal formalitas. Sampai hari ini tidak satu pun petani menikmati hasilnya.”

“Kami meminta APH tidak menutup mata. Mafia tanah harus dihentikan, bukan rakyat yang dijadikan tumb

Ketua Koperasi Merah Putih Desa Cot Rambong Diduga Lakukan Pungli, Warga Minta APH Bertindak

Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum penting untuk memperkuat marwah pers digital di Aceh. IWO harus menjadi garda terdepan dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan publik,” — Dwi Cristianto, Ketum IWO.

“Kasus ini bukan soal berebut harta, tetapi upaya mencari keadilan agar warisan orang tua tidak menjadi pemicu keserakahan dan perpecahan di antara saudara.”

Diduga proyek pembangunan TKN 15 Samatiga Aceh Barat tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Minimnya pengawasan dari pihak terkait serta sulitnya akses informasi ke publik semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam proyek bernilai miliaran rupiah ini. Aparat Penegak Hukum (APH) diminta turun tangan mengusut tuntas agar pembangunan fasilitas pendidikan tidak dikorbankan demi kepentingan tertentu.”

“Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue memutuskan bahwa Musriadi HD, Keuchik Cot Rambong, bebas dari seluruh tuduhan yang dilaporkan PT Ambiya Putra. Tuduhan pemalsuan surat tanah tidak terbukti karena tidak didukung alat bukti yang sah,” ujar Agus Jalizar, SH., M.H, selaku Penasehat Hukum Musriadi.

Ketua Wilter LSM GMBI Aceh, Zulfikar Z, menyoroti dugaan pengabaian putusan Mahkamah Agung RI Nomor 690 PK/Pdt/2018 oleh PT Surya Panen Subur (SPS) yang beroperasi di Desa Pulou Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Dalam putusan tersebut, PT SPS dihukum untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp136,8 miliar dan melakukan pemulihan lingkungan lahan gambut terbakar seluas 1.200 hektare dengan nilai Rp302,1 miliar.
Zulfikar mendesak Pemkab Nagan Raya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar tidak menutup mata terhadap pelaksanaan putusan ini, serta segera menempuh langkah hukum berupa eksekusi paksa atau penyitaan aset perusahaan bila PT SPS tidak patuh.
Ia juga menantang pihak perusahaan untuk membuka data pemulihan lingkungan ke publik agar transparansi terjaga dan tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat.