NAGANRAYA

“Dugaan pembalakan liar di kawasan Hutan Ujong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, disebut telah berlangsung berbulan-bulan tanpa penindakan tegas. Aktivitas penebangan kayu diduga dilakukan tanpa izin resmi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan KPH Wilayah IV Aceh segera turun tangan mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan negara serta mengancam kelestarian lingkungan.”

Ketua Distrik LSM GMBI mendesak dinas terkait dan APH untuk segera menindak tegas dugaan pelanggaran hukum oleh PT Ensem Lestari Jaya yang disebut telah lama beroperasi tanpa izin resmi di wilayah Nagan Raya. Dugaan pelanggaran mencakup perizinan usaha, AMDAL, hingga potensi pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar.”

Ribuan penambang emas rakyat Nagan Raya menyuarakan harapan agar pemerintah menghadirkan solusi legalitas dan pembinaan tambang rakyat, sehingga masyarakat tetap dapat bekerja secara aman, teratur, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.”

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Nagan Raya tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah dituntut mengambil kebijakan strategis yang mampu menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat tambang dengan perlindungan ekosistem. Tanpa langkah komprehensif dan terintegrasi, risiko kerusakan lingkungan jangka panjang akan menjadi beban generasi mendatang.”

Fajar Baizuri Group berkomitmen menjalankan proses rekrutmen tenaga kerja secara transparan, sesuai regulasi, dan mengutamakan tenaga kerja lokal sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian Kabupaten Nagan Raya.”

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkomitmen memastikan pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak banjir bandang dapat segera diselesaikan dan ditempati sebelum bulan suci Ramadhan,” ujar Bupati Nagan Raya Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., saat meninjau progres pembangunan Huntara di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Minggu (25/01/2026).

Korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dugaan sementara korban meninggal akibat gantung diri. Namun demikian, kami tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kematian korban,” ujar Kasat Reskrim Polres Nagan Raya AKP Muhammad Rizal.

“Air sungai berubah warna dan berbau menyengat. Banyak warga mengalami gatal-gatal, bahkan sering ditemukan ikan mati,” — Ibnu, warga sekitar PKS.

Kami menyampaikan keputusan Bupati Nagan Raya yang diserahkan oleh DPMPTSP melalui kecamatan, selanjutnya kami sampaikan kepada pihak PT Mon Jambe yang beroperasi di Gampong Kila. Pemerintah mendukung investasi sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Camat Seunagan Timur, Said Mudhar, M.Pd., MM.

Keberadaan PLTU 3–4 PT Meulaboh Power Generation dinilai sangat merugikan pengusaha lokal. Kami sulit mengakses tender, menghadapi birokrasi yang berbelit, serta kalah bersaing dengan perusahaan asing yang justru lebih diprioritaskan,” ujar seorang pengusaha lokal berinisial IH kepada TIM LIPSUS newsBidik.com, Kamis (8/1/2026

“Kesigapan warga bersama aparat kepolisian berhasil menyelamatkan nyawa seorang bocah 11 tahun yang diserang ular phyton di kawasan rawa Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bahaya satwa liar di lingkungan sekitar permukiman,” ujar Kapolsek Kuala Pesisir IPDA Ghozi Al Falah, S.Tr.K.

Penarikan satu unit mobil oleh debt collector SMS Finance diduga dilakukan tanpa mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Modus yang digunakan dengan menyebut kendaraan dititipkan di Polsek Tadu Raya ternyata tidak terbukti, karena pihak Polsek menegaskan tidak pernah menerima titipan kendaraan dari pihak mana pun,” tegas sumber kepada media.

Pelantikan 158 pejabat ASN di Kabupaten Nagan Raya dinilai tidak sesuai NSPK Manajemen ASN, namun hingga kini belum ada penyelesaian tegas meski temuan BKN telah disampaikan secara resmi.”

Penggeledahan Kantor Pertanahan Nagan Raya oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Nagan Raya mengungkap dugaan manipulasi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas lahan eks HGU PT Usaha Semesta Jaya seluas 1.418,5 hektare. Lahan yang seharusnya kembali menjadi tanah negara itu justru diterbitkan atas nama keluarga pemilik perusahaan dan oknum petugas ukur dengan dasar SPORADIK yang diduga tidak sah. Penyidik menyita sejumlah dokumen penting, termasuk buku tanah dan warkah, untuk memperkuat dugaan penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi.”