Scroll untuk baca berita
KIM-PG Kabupaten Bekasi Belum Tentukan Sikap, Nama Akhmad Marjuki Muncul sebagai Figur Kuat

KIM-PG Kabupaten Bekasi Belum Tentukan Sikap, Nama Akhmad Marjuki Muncul sebagai Figur Kuat

Jawa Barat

KIM-PG Kabupaten Bekasi hingga kini belum menentukan sikap resmi terkait dukungan calon ketua Partai Golkar. Namun Ketua KIM-PG, Efendi Subandono, secara pribadi menyatakan dukungannya kepada H. Akhmad Marjuki SH MH sebagai figur yang dinilai paling layak memimpin Golkar Kabupaten Bekasi. Meski demikian, keputusan final menunggu struktur DPD Golkar Jawa Barat resmi dilantik pasca Musda XI.”

Diduga Gunakan Modin Aspal, Pernikahan Warga Kancilan Dinilai Tidak Sah: Akta Cerai Tak Terdaftar di Pengadilan Agama Jepara

Diduga Gunakan Modin Aspal, Pernikahan Warga Kancilan Dinilai Tidak Sah: Akta Cerai Tak Terdaftar di Pengadilan Agama Jepara

Daerah

“Akta cerai atas nama mempelai perempuan tidak pernah tercatat di Pengadilan Agama Jepara. Pernikahan tersebut juga tidak diproses melalui desa maupun KUA, sehingga kuat dugaan dilakukan dengan menggunakan modin aspal,” ungkap Modin Desa Kancilan, Luqman H., menegaskan adanya kejanggalan dalam administrasi pernikahan warga Kancilan yang berlangsung pada 29 Maret 2026.

Gubernur Jawa Barat Terbitkan Aturan Baru: Bayar Pajak Kendaraan Kini Tanpa KTP Pemilik Pertama

Gubernur Jawa Barat Terbitkan Aturan Baru: Bayar Pajak Kendaraan Kini Tanpa KTP Pemilik Pertama

Bandung

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan menghapus kewajiban membawa KTP pemilik pertama. Mulai 6 April 2026, masyarakat cukup membawa STNK dan KTP penguasa kendaraan saat membayar pajak tahunan. Kebijakan ini diharapkan mendorong tertib administrasi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak di seluruh wilayah Jawa Barat.”

LSM GMBI Aceh Desak Audit Transparansi Dana Kebencanaan Kota Langsa

LSM GMBI Aceh Desak Audit Transparansi Dana Kebencanaan Kota Langsa

Aceh

“LSM GMBI Aceh mendesak audit menyeluruh dana kebencanaan Kota Langsa setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian data penerima bantuan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai lemah, sehingga berpotensi mencederai keadilan bagi korban banjir. Audit independen dianggap penting untuk memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.