Redaksi598 Pos

Pertanyaan besarnya kini: ke mana LPG 3 kg bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat tersebut mengalir, jika warga masih kesulitan mendapatkannya sementara di tingkat pengecer harganya bisa mencapai puluhan ribu rupiah?

Langkah ini dilakukan untuk memperoleh rekomendasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari tahapan pendirian BUMD Bidang Pangan serta BUMD Bidang Energi dan Pengelolaan Mineral Lainnya Kabupaten Nagan Raya,” kata Jasman.

“Saya tegaskan, tuduhan bahwa saya menerima uang Rp1 juta tidak benar. Saya sama sekali tidak menerima uang tersebut, bahkan satu rupiah pun,” ujar TB.

Publik kini menunggu langkah pemerintah daerah dan instansi berwenang untuk turun ke lapangan guna memastikan status lahan, legalitas kegiatan, serta apakah aktivitas penggalian tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nagan Raya, Ketua MPD Nagan Raya, Kepala Cabdin Pendidikan Wilayah Nagan Raya, unsur Forkopimcam Seunagan, para kepala SD/MI, guru pendamping, serta peserta kompetisi.

Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah Plt SMP Negeri 5 Kuala, Efasarjuna, S.Pd., menyampaikan bahwa untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai item pekerjaan tersebut, pihaknya mengarahkan agar konfirmasi dilakukan kepada Ketua P2SP, Uswatun Hasanah, S.Pd.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak P2SP SMP Negeri 5 Kuala terkait dugaan keterlambatan, adendum pekerjaan, dugaan monopoli, maupun keberadaan material atau aset bangunan lama sekolah.

“Harapan saya, program yang baik ini tetap berjalan dan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang layak. Jangan sampai tujuan baik tersebut justru terganggu oleh penggiringan opini atau fitnah,” pungkasnya.

“Putusan pidana bukanlah penetapan hak kepemilikan tanah. Ketika status kepemilikan dan batas lahan masih menjadi sengketa keperdataan, kepastian hukum harus ditempuh melalui mekanisme yang sesuai. Putusan PN Suka Makmue ini menjadi pengingat bahwa setiap sengketa tanah harus diselesaikan berdasarkan bukti, fakta, dan ketentuan hukum yang berlaku.”

Kami berharap pihak terkait dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, mulai dari spesifikasi material, kualitas pekerjaan, hingga aspek perlindungan dan keselamatan para pekerja,” demikian perhatian yang disampaikan dalam pemberitaan ini.

“Temuan ini masih berupa dugaan dan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis maupun administrasi. Kami berharap pihak terkait segera memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.”

“Jika memang ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek, pihak dinas dan pengawas perlu segera melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan kepada publik.”

“Kami terbuka memberikan dokumen dan keterangan kepada pihak berwenang untuk memastikan status serta legalitas pekerjaan tersebut. Kami berharap persoalan ini diselesaikan secara terbuka berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi.”

Aparat penegak hukum dan instansi berwenang diharapkan segera melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan legalitas kegiatan, status lahan, serta ada atau tidaknya pelanggaran. Jika ditemukan unsur pelanggaran, penindakan sesuai ketentuan hukum perlu dilakukan. Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi oleh instansi yang berwenang.

“Semoga Muktamar Ke-35 NU menjadi momentum yang membawa kemaslahatan, mempererat persaudaraan, dan melahirkan gagasan-gagasan baru yang bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara,” demikian pernyataan PWI LS Jateng.

“Untuk sumbangan komite, alangkah lebih baik berkomunikasi langsung dengan pihak komite karena ini di luar wewenang kami untuk menjawabnya,” demikian tanggapan pihak sekolah melalui pesan WhatsApp.