Scroll untuk baca berita
AcehACEH BARATDaerah

LANA: Bupati Aceh Barat Harus Bertanggung Jawab Jelaskan Dugaan Keterlibatan Adiknya dalam Pengelolaan Dapur MBG

2099
×

LANA: Bupati Aceh Barat Harus Bertanggung Jawab Jelaskan Dugaan Keterlibatan Adiknya dalam Pengelolaan Dapur MBG

Sebarkan artikel ini

NEWSBIDIK,Meulaboh – Lembaga Aspirasi Nasional Atjeh (LANA) mendesak Bupati Aceh Barat memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyinggung adanya hubungan keluarga antara pengelola salah satu dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh Barat dengan Bupati Aceh Barat. Kamis, (2/7/2026)

Ketua LANA, Teuku Laksamana, menilai isu tersebut tidak boleh diabaikan karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap program yang dibiayai negara.

“Bupati tidak boleh diam. Ketika nama keluarganya disebut dalam laporan ICW, publik berhak memperoleh penjelasan. Diam hanya akan memperbesar dugaan adanya konflik kepentingan.”

LANA menegaskan bahwa Bupati Aceh Barat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada praktik yang mengarah pada nepotisme dalam pelaksanaan program pemerintah.

“Bupati harus membuktikan kepada masyarakat bahwa tidak ada campur tangan kekuasaan dalam pengelolaan dapur MBG. Jangan sampai publik menilai program untuk anak-anak justru menjadi ruang yang menguntungkan lingkaran keluarga penguasa.”

LANA meminta Badan Gizi Nasional, Inspektorat, BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian melakukan audit menyeluruh terhadap proses penunjukan yayasan, pengelolaan anggaran, serta mekanisme operasional dapur MBG di Aceh Barat.

“Apabila seluruh proses telah sesuai aturan, audit justru akan membersihkan nama semua pihak. Namun jika ditemukan penyimpangan, siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa memandang hubungan keluarga maupun jabatan.”

Menurut LANA, pejabat publik harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas konflik kepentingan. Karena itu, Bupati Aceh Barat diminta membuka seluruh informasi terkait proses penunjukan mitra MBG agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Program MBG bukan milik keluarga pejabat, bukan pula ruang untuk membangun pengaruh politik. Program ini adalah hak masyarakat yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari segala bentuk konflik kepentingan,” tutup Teuku Laksamana.

Tinggalkan Balasan

Daerah

“Diduga sebuah rumah di Ngemplak, Boyolali, digunakan sebagai lokasi penyimpanan dan penjualan LPG tanpa izin. Pemilik rumah mengaku bukan agen maupun pangkalan resmi serta menyampaikan adanya klaim keterlibatan pihak lain, termasuk menyebut oknum kepolisian sebagai ‘backing’. Seluruh pengakuan tersebut masih bersifat sepihak dan belum mendapat konfirmasi dari pihak yang disebut maupun aparat berwenang.”

Aceh

“Konferensi pers ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menghadirkan keterbukaan informasi, memperkuat komunikasi publik, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan berimbang terkait pelayanan di RSUD Sultan Iskandar Muda.”

Aceh

“Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyiapkan 270 peserta didik dari seluruh kecamatan untuk mengikuti Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027. Program pendidikan berbasis asrama ini menjadi langkah nyata memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan upaya memutus mata rantai kemiskinan.”

Aceh

“Persoalan yang mencuat di RSUD Sultan Iskandar Muda tidak hanya menyangkut administrasi dan keuangan, tetapi juga menyentuh kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari keterlambatan pembayaran TPP ASN, persoalan sanitasi, hingga temuan BPK terkait indikasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan secara ganda menjadi perhatian yang diharapkan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh dan langkah perbaikan tata kelola oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.”

Aceh

“Kami, jajaran KPA Wilayah Nagan Raya bersama seluruh pimpinan Sagoe dan Ketua Tuha Peut, menyatakan dukungan penuh kepada Abu Said Isa Quraisy (Abu Malaka) sebagai Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Nagan Raya. Sikap ini lahir dari aspirasi kader di tingkat bawah demi menjaga stabilitas organisasi, memperkuat persatuan, serta memastikan Partai Aceh tetap berjalan sesuai semangat perjuangan dan kepentingan kader.”

Aceh

“Mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel Polri untuk meningkatkan produktivitas, profesionalisme, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tantangan Polri ke depan semakin berat dan kompleks, sehingga seluruh personel dituntut terus meningkatkan integritas dan pelayanan demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Nagan Raya,” ujar Kapolres Nagan Raya AKBP Dr. Benny Bathara, S.I.K., M.I.K.

Aceh

“Terbitnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Giok Nagan menjadi langkah strategis dalam melindungi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi potensi unggulan daerah. Pengakuan ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk terus mengembangkan Giok Nagan secara berkelanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya.”