Scroll untuk baca berita
DaerahHeadlineJawa TengahNEWSBIDIK-SRAGEN

Edi Handoyo Ketua DPD LEMBAGA GN GAK HAM ingin memperluas tingkat Jateng dan DIY

3242
×

Edi Handoyo Ketua DPD LEMBAGA GN GAK HAM ingin memperluas tingkat Jateng dan DIY

Sebarkan artikel ini
Ketua DPD GN-GAK-HAM Jawa Tengah, Edi Handoyo, saat menyampaikan rencana pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta guna memperkuat struktur organisasi hingga tingkat daerah. Dok Photo: NEWSBIDIK / Andi K

NEWSBIDIK, Kabupaten.Sragen, — Pembentukan dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berbagai lembaga/organisasi aktif dilakukan di seluruh Indonesia pada 2025-2026, ditandai dengan pelantikan pengurus baru (PERSAGI, APDESI, LSM), deklarasi organisasi, dan rapat perdana. Fokus utama adalah memperkuat struktur daerah, program kerja, dan koordinasi dengan pemerintah lokal.

Dalam hal ini GN-GAK-HAM (Gerakan Nasional Penegak Hak Asasi Manusia) tidak mau ketinggalan, momentum ini juga digunakan oleh Edi Handoyo selaku Ketua GN-GAK-HAM DPD Jawa Tengah mulai melebarkan sayap. Dan membentuk kepengurusan di tingkat DPC (Dewan Pimpinan Cabang) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai acuan bahwa Lembaga ini sudah terdaftar di Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Edi mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu lembaga harus didukung oleh kaki atau pondasi dari bawah, dalam hal ini DPC (Dewan Pimpinan Cabang).

“Kesuksesan suatu organisasi atau lembaga dibutuhkan kekompakan maupun kesolidan dari semua anggota di angkar rumput” jelasnya.

Lebih lanjut Edi juga menuturkan bahwa selama ini GN-GAK-HAM di kepengurusan DPD Jawa Tengah belum sepenuhnya berjalan normal, pasalnya pergantian maupun rotasi pengurus masih sering terjadi dikarenakan kurang maksimalnya kinerja para anggota serta pengemban amanah yang tidak sesuai Tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsi) dimasing-masing kepala bidang.

“Seringnya terjadi rotasi dan pergantian pengurus serta belum maksimalnya para anggota yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing bidangnya” paparnya.

Sebagai pemahanan, DPC (Dewan Pimpinan Cabang) adalah struktur kepengurusan organisasi, Lembaga atau partai politik di Indonesia yang berkedudukan di tingkat kabupaten atau kota. DPC bertanggung jawab melaksanakan kebijakan pusat dan daerah, mengelola kegiatan di tingkat lokal, serta memimpin anak cabang di tingkat kecamatan.

Berikut adalah poin penting mengenai DPC:

Fungsi: Sebagai ujung tombak organisasi di tingkat akar rumput, DPC berperan dalam membangun suara/konstituen, melakukan edukasi politik, dan melayani masyarakat.

Tugas: Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan organisasi, serta mempertanggungjawabkan seluruh program kerja pada Musyawarah Cabang (Muscab).

Struktur: Dalam struktur hirarki Organisasi, Lembaga maupun partai, DPC berada di bawah DPD (Provinsi) dan di atas PAC/DPAC (Kecamatan). DPC merupakan fondasi penting dalam politik lokal untuk memastikan operasional Organisasi, Lembaga serta partai berjalan secara terstruktur dan merata.

Dalam waktu dekat ini Edi Handoyo juga akan membentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Semarang yang ditunjuk sebagai barometer untuk Kota-Kota lainnya agar LSM – GN-GAK-HAM ini mampu memberikan perlindungan hak maupun keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang hingga kini dikesampingkan.

“Kami hadir untuk memperjuangkan hak-hak seluruh masyarakat Indonesia dari ketidakadilan serta memberi kepastian hukum bagi warga yang membutuhkan pendampingan” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Jawa Tengah

“Universitas Muria Kudus diharapkan menjadi pusat pelatihan dan persiapan calon pekerja migran Indonesia melalui program SMK Go Global. Dengan dukungan pelatihan bahasa, peningkatan kompetensi, uji kompetensi, hingga proses penempatan, lulusan SMK diharapkan mampu bersaing di pasar kerja internasional dengan tetap mengutamakan perlindungan dan keselamatan pekerja migran.”

Headline

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

Daerah

“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Nagan Raya membutuhkan sinergi, komitmen, dan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil monitoring, memastikan realisasi anggaran berjalan optimal, serta mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.”

Aceh

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”

Jawa Tengah

“Dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi di SPBU 44-523-02 Karangmoncol, Kabupaten Pemalang, masih memerlukan pembuktian dan verifikasi secara menyeluruh. Setiap tuduhan harus didasarkan pada fakta, data transaksi, serta hasil pemeriksaan pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak yang dapat merugikan pihak tertentu. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, transparansi, serta profesionalisme jurnalistik.”