Diduga Manipulasi Dana Desa Rp 1,13 Miliar, PJ Keuchik Cot Rambong Nagan Raya Kebal Hukum?

Tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.”

Sebanyak 89 barang bukti dari 25 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Nagan Raya, termasuk narkotika jenis sabu seberat 862,17 gram.”

Terbentuknya kepengurusan DPD APPSI Kabupaten Aceh Besar menjadi langkah penting untuk memperkuat solidaritas pedagang, menyerap aspirasi, serta memperjuangkan kesejahteraan dan terciptanya pasar yang aman, tertib, nyaman, dan berdaya saing.”

“Dugaan aktivitas warga negara asing di kawasan hutan Aceh harus ditelusuri secara serius melalui pemeriksaan faktual dan koordinasi lintas instansi. Jika terbukti terdapat pelanggaran keimigrasian, pertambangan, kehutanan, atau lingkungan hidup, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat.”

Polres Nagan Raya terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika dengan menindaklanjuti informasi masyarakat. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menekan peredaran narkoba serta melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika.”

“Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan permintaan banding Penuntut Umum tidak dapat diterima menjadi pengingat bahwa setiap upaya hukum harus memenuhi ketentuan formil yang berlaku. Kami berharap penegakan hukum senantiasa berjalan secara profesional, objektif, dan berlandaskan prinsip keadilan serta kepastian hukum.”

“Pelantikan pengurus DPD HKTI Aceh dan 23 DPC kabupaten/kota menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta menegaskan komitmen HKTI dalam memperjuangkan kesejahteraan petani dan kemajuan sektor pertanian di Aceh.”

PT Socfindo Kebun Seunagan menyalurkan beasiswa kepada 100 anak karyawan dan memberikan penghargaan kepada 12 pemanen terbaik melalui program CSR tahunan 2026 sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan serta apresiasi atas dedikasi dan produktivitas pekerja.

Keberadaan mobil tangki PT Sinar Raya Energi (SRE) di kawasan Pelabuhan Cirebon menjadi perhatian dan perlu diverifikasi oleh aparat penegak hukum serta BPH Migas. Asal-usul, jenis, status BBM, dan legalitas distribusi harus dipastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM subsidi.

Transparansi pembangunan jembatan Alue Siron–Alue Bata di Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat berhak mengetahui status pekerjaan, sumber anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab. Instansi terkait diharapkan memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.”

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”