Menteri IMIPAS. dan Komisi I DPRD Jabar Apresiasi Program Pendidikan di Lapas Ciamis

Anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan ketidaksesuaian material dan spesifikasi dalam proyek revitalisasi SD Negeri 1 Ngandong, Bumiharjo, Jepara, perlu ditelusuri secara transparan melalui pemeriksaan teknis dan audit agar kualitas pembangunan terjamin serta setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.”

“Universitas Muria Kudus diharapkan menjadi pusat pelatihan dan persiapan calon pekerja migran Indonesia melalui program SMK Go Global. Dengan dukungan pelatihan bahasa, peningkatan kompetensi, uji kompetensi, hingga proses penempatan, lulusan SMK diharapkan mampu bersaing di pasar kerja internasional dengan tetap mengutamakan perlindungan dan keselamatan pekerja migran.”

“Melalui program Polisi Sahabat Anak, Polres Pangandaran berupaya menghadirkan sosok polisi yang ramah, humanis, dan dekat dengan semua kalangan, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Edukasi sejak dini menjadi langkah penting untuk menumbuhkan kepercayaan serta membangun hubungan positif antara Polri dan masyarakat.”

“Masa depan yang gemilang berawal dari keberanian untuk bermimpi dan kesungguhan dalam mempersiapkan diri. Melalui pengenalan peluang pendidikan ke Australia, siswa SMA Negeri 1 Seunagan diharapkan semakin termotivasi untuk meningkatkan prestasi, memperluas wawasan, dan berani bersaing di tingkat global.”

“TMMD ke-130 menjadi wujud nyata sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pemerataan pembangunan desa. Dengan semangat gotong royong, seluruh sasaran diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu tiga puluh hari dengan tetap mengutamakan kualitas pembangunan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.”

“Pelayanan BBM bersubsidi bagi petani harus mengedepankan kepastian prosedur, transparansi, dan kemudahan akses. Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang perlu memberikan klarifikasi terkait keluhan petani yang mengaku kesulitan mengurus surat rekomendasi, terutama bagi petani lanjut usia, agar pelayanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.”

PT Socfindo Kebun Seunagan menyalurkan beasiswa kepada 100 anak karyawan dan memberikan penghargaan kepada 12 pemanen terbaik melalui program CSR tahunan 2026 sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan serta apresiasi atas dedikasi dan produktivitas pekerja.

Keberadaan mobil tangki PT Sinar Raya Energi (SRE) di kawasan Pelabuhan Cirebon menjadi perhatian dan perlu diverifikasi oleh aparat penegak hukum serta BPH Migas. Asal-usul, jenis, status BBM, dan legalitas distribusi harus dipastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM subsidi.

Melalui program Polisi Sahabat Anak, Polres Pangandaran menanamkan kesadaran berlalu lintas, kedisiplinan, serta membangun kedekatan antara polisi dan anak-anak sejak usia dini melalui edukasi yang humanis dan menyenangkan.”

“Dugaan pungutan liar di kawasan Jembatan Timbang Tolongas, Sumedang, menjadi perhatian serius karena sejumlah truk bermuatan terlihat melanjutkan perjalanan tanpa masuk ke area penimbangan setelah diduga terjadi transaksi. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak pengelola UPKB serta instansi terkait. Transparansi pemeriksaan dan penegakan aturan diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.”

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis menghilangkan hak masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Pekerja informal, termasuk peserta mandiri dan pekerja dengan upah di bawah UMK, tetap berhak mendapatkan bansos sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.”