NEWS-BIDIK,//Nagan Raya. Masyarakat desa Babah Rot Kecamatan Tadu Raya Pengakuan adanya hak ulayat sudah diatur dalam Pasal 18 B UUD 1945 dan di pertegaskan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah hal yang wajar, karena hak ulayat dan masyarakat hukum adat sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.
JUM AT (13/6/2025)
Namun demikian, berbagai kasus tanah ulayat yang muncul dalam skala regional atau nasional, tidak akan pernah mendapatkan penyelesaian yang utuh tanpa adanya kriteria objektif yang diperlukan sebagai tolak ukur untuk menentukan keberadaan hak ulayat dan pelaksanaannya. Penguasaan tanah oleh negara bukan berarti dimiliki, tetapi sebagai penguasa atas tanah, negara hanya memberikan pengaturan mengenai hak atas tanah yang dapat diberikan atas tanah, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaannya serta pengaturan mengenai perbuatan hukum. dan hubungan yang dapat dilakukan di darat. Masyarakat berharap setelah adanya pemberian Hak Guna Usaha (HGU) oleh pemerintah kepada pihak perusahaan dan telah berakhir nantinya tanah ulayat bekas Hak Guna Usaha (HGU) tersebut bisa dimanfaatkan, dikembalikan lagi kepada ninik mamak tanpa syarat-syarat di atasnya, sedangkan hukum positif mengatur bahwa peralihan hak atas hak ulayat tidak dapat dilakukan sama sekali karena tanah ulayat tidak dapat dipindahtangankan dengan alasan apapun sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Masyarakat desa Babah Rot selaku Tokok masyarakat Jamaluddin yang disapa Pangli menegaskan kepada pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit dan Pihak BPN serta Pihak Terkait mengusut tuntas komplit di tengah masyarakat desa Babah Rot yang sudah bertahun tahun
Menurut keterangan masyarakat setempat dilokasi saat ditemui Awak Media TIM Liputan khusus Aceh menjelaskan sungguh luar biasa prilaku oknum oknum perusahaan menzolimi masyarakat bahkan melebihi penjajah sebelum merdeka . Tetapi sangat disayangkan Keluhan Masyarakat desa Babah Rot dan tidak ada penyelesaian dari pihak pihak terkait pemerintah sehingga masyarakat sulitnya mendapatkan keadilan dan kepastian hukum
Diharapkan kepada BPN , Pemerintahan kabupaten Nagan Raya dan Dinas Terkait serta Aparat Penegak Hukum – APH Usut tuntas permasalahan Izin HGU perusahan PT Fajar Bayduri & Brother dan PT KIM di Kabupaten Nagan Raya .
Dimohon kepada Menteri ATR / BPN Nurson Wahid S.S,M.Si Bertindak mengusut permasalahan komplit IZIN HGU dengan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Berlaku di
Kabupaten Nagan Raya semoga masyarakat dapat merasakan kemerdekaannya yang se utuh nya
