Scroll untuk baca berita
NasionalSumatera Selatan

Dugaan Penyimpangan Pupuk Subsidi di Empat Lawang: Kios Usaha Tani Taufik Diduga Jual Bebas ke Tengkulak

623
×

Dugaan Penyimpangan Pupuk Subsidi di Empat Lawang: Kios Usaha Tani Taufik Diduga Jual Bebas ke Tengkulak

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK,//EMPAT LAWANG – Dugaan pelanggaran distribusi pupuk subsidi kembali mencuat di Kabupaten Empat Lawang, tepatnya di Desa Lampar Baru, Kecamatan Talang Padang. Kios pupuk subsidi milik Taufik, yang beroperasi di bawah nama Usaha Tani, diduga menyalahi aturan dengan menjual pupuk subsidi secara bebas kepada pihak penggilingan padi, bukan kepada kelompok tani resmi.

Hasil investigasi lapangan oleh tim media pada Sabtu (14/06/2025) menemukan fakta bahwa pupuk subsidi yang seharusnya disalurkan kepada kelompok tani justru ditebus langsung oleh para tengkulak atau pemilik usaha penggilingan padi. Dua nama yang disebut dalam praktik ini adalah Dicky dan Aris, yang diketahui memiliki usaha penggilingan di desa tersebut. Mereka diduga menerima hingga 4 ton pupuk subsidi per musim tanam.

Ironisnya, harga pupuk yang dijual kepada para tengkulak ini jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pupuk jenis Ponska dijual seharga Rp180.000 per sak, padahal HET-nya hanya Rp115.000. Sementara pupuk Urea dijual di atas Rp112.500 per sak. Praktik semacam ini jelas merugikan petani kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari program pupuk subsidi pemerintah.

Menurut regulasi yang berlaku, pembelian pupuk subsidi hanya boleh dilakukan oleh kelompok tani yang telah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan disalurkan oleh kios resmi yang telah ditunjuk. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya di Desa Lampar Baru.

Yang lebih mengejutkan, praktik penyimpangan ini disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa adanya pengawasan ketat dari pihak Dinas Pertanian maupun distributor resmi pupuk.

Ketika tim media mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (Kabid PSP) Kabupaten Empat Lawang, Pras Hadi Hermanto, yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan meskipun telah dihubungi melalui panggilan dan pesan WhatsApp.

Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bertindak tegas terhadap dugaan penyimpangan ini. Mafia pupuk subsidi yang merugikan petani dan mencederai program ketahanan pangan nasional harus segera ditindak dan diberantas, khususnya di wilayah Desa Lampar Baru, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang.

Tinggalkan Balasan

Jawa Tengah

Dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan Program PTSL di Desa Kawengen semakin menguat setelah ratusan warga mengaku dipungut biaya Rp500.000 per bidang tanah, jauh di atas ketentuan resmi. Meski Kepala Desa Marjani berdalih biaya tersebut telah disepakati dan diketahui sejumlah pihak, warga menilai praktik ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus segera ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum (APH). Media dan warga mendesak investigasi penuh untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam program sertifikasi tanah tersebut.”

Nasional

Proyek pembangunan gorong-gorong dan pelebaran jalan di jalur Damarwulan–Sirahan Jepara yang dikerjakan CV Wildan Sentosa dipastikan mengalami keterlambatan signifikan. Kontraktor terancam sanksi mulai dari denda keterlambatan, pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan hingga daftar hitam apabila tidak segera menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan. Temuan lapangan menunjukkan pekerjaan masih membuat rangka cor meski mendekati batas waktu, sehingga menimbulkan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi.”

Nasional

“Kepemimpinan terpusat Presiden dalam operasi terpadu penanganan banjir Sumatera dinilai menjadi faktor penentu stabilitas nasional. Dengan penyatuan komando antara TNI tiga matra, Basarnas, BNPB, Polri, dan pemerintah daerah, respons kemanusiaan berjalan lebih cepat, terarah, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan. Pendekatan ini sekaligus memastikan tidak ada celah intervensi pihak asing dalam operasi yang bersifat sensitif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim yang stabil di kawasan.”

Aceh

Petani menjadi tersangka, sementara perusahaan perkebunan diduga kebal hukum. Manipulasi HGU yang melibatkan oknum BPN/ATR harus diusut tuntas demi keadilan masyarakat Padang Panyang.”

“Sudah puluhan tahun perusahaan berkuasa, tetapi hak rakyat tak pernah benar-benar merdeka. Presiden Prabowo diharapkan turun tangan menegakkan keadilan agraria di Nagan Raya.”

“Program plasma 20 persen hanya tinggal formalitas. Sampai hari ini tidak satu pun petani menikmati hasilnya.”

“Kami meminta APH tidak menutup mata. Mafia tanah harus dihentikan, bukan rakyat yang dijadikan tumb

Jawa Tengah

Proyek pembangunan jalan masuk selatan UIN Salatiga kembali menjadi sorotan setelah tim investigasi menemukan dugaan penyimpangan di lapangan. Mulai dari papan proyek yang tidak dipasang, pekerjaan saluran air yang tidak sesuai standar, hingga dugaan penggunaan solar subsidi untuk alat berat. Minimnya transparansi pihak kontraktor kian menguatkan desakan agar KPK dan instansi terkait segera melakukan audit terhadap proyek bernilai miliaran rupiah ini.”