Scroll untuk baca berita
DaerahJawa Tengah

Oknum TNI Diduga Terlibat Mafia Solar di Blora, LSM SAB Laporkan ke Pomdam IV/Diponegoro

1162
×

Oknum TNI Diduga Terlibat Mafia Solar di Blora, LSM SAB Laporkan ke Pomdam IV/Diponegoro

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK,//Semarang – Dugaan keterlibatan oknum TNI dalam praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mencuat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Abdi Bangsa (SAB) secara resmi melaporkan seorang anggota TNI aktif berinisial R ke Polisi Militer Kodam (Pomdam) IV/Diponegoro di Semarang.

Ketua DPD LSM SAB, Andi Prasetyo, menyampaikan bahwa laporan tersebut dilayangkan berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan tim media PortalIndonesiaNews.Net pada 22 Mei 2025. Laporan bernomor 056/7/SAB/ADN/V/2025 itu menyebut adanya aktivitas mencurigakan di SPBU 44.582.06, Kecamatan Blora, yang diduga menjadi titik operasi mafia BBM subsidi jenis solar.

“Beberapa kendaraan modifikasi seperti mobil Panther dan truk diketahui melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang dengan volume besar. Ini sudah berlangsung dalam jangka waktu lama,” kata Andi saat ditemui di Semarang, Senin (26/5/2025).

Salah satu sopir, Aris, mengaku bekerja untuk seseorang yang ia sebut sebagai “Boss Rico”, yang kemudian teridentifikasi sebagai anggota aktif TNI yang berdinas di lingkungan Kodim 0721/Blora. Investigasi lebih lanjut mengarah ke sebuah gudang yang digunakan untuk menampung solar bersubsidi secara ilegal. Di lokasi tersebut ditemukan sejumlah tangki plastik besar (kempu) serta barcode BBM milik beberapa kendaraan berbeda.

“Modusnya adalah membeli solar subsidi menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi, kemudian BBM itu dipindahkan ke tangki besar untuk dijual kembali dengan harga industri,” jelas Andi.

LSM SAB menilai praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat kecil terhadap akses BBM bersubsidi. Andi menyebut tindakan tersebut melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 480 KUHP, serta Pasal 55 dan 56 KUHP. Jika oknum TNI terbukti terlibat, maka yang bersangkutan juga dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

“Kami mendesak Pomdam IV/Diponegoro untuk segera menindaklanjuti laporan ini secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

LSM Soroti Penangkapan Wartawan oleh Polres Blora

Selain melaporkan oknum TNI, LSM SAB juga menyoroti tindakan Polres Blora yang menangkap seorang wartawan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat tengah melakukan peliputan investigatif terkait kasus penyelewengan solar bersubsidi di Blora.

“Wartawan tersebut sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. Ironisnya, justru pelaku utama penyelewengan BBM tidak tersentuh hukum,” ujar Andi.

Ia menilai tindakan tersebut mencerminkan lemahnya komitmen kepolisian dalam menegakkan hukum secara adil. SAB menyatakan akan melaporkan aparat Polres Blora yang terlibat dalam OTT ke Divisi Propam Polda Jawa Tengah.

“Ini bentuk pembungkaman terhadap kerja jurnalistik dan sangat kami sayangkan. Penegakan hukum harus menyasar pelaku utama, bukan pihak yang berusaha mengungkap kejahatan,” tegasnya.

Andi menambahkan, LSM SAB berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi menjaga integritas penegakan hukum di Indonesia.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kodim 0721/Blora maupun Polres Blora.

Tinggalkan Balasan

Daerah

“Akta cerai atas nama mempelai perempuan tidak pernah tercatat di Pengadilan Agama Jepara. Pernikahan tersebut juga tidak diproses melalui desa maupun KUA, sehingga kuat dugaan dilakukan dengan menggunakan modin aspal,” ungkap Modin Desa Kancilan, Luqman H., menegaskan adanya kejanggalan dalam administrasi pernikahan warga Kancilan yang berlangsung pada 29 Maret 2026.

Aceh

“LSM GMBI Aceh mendesak audit menyeluruh dana kebencanaan Kota Langsa setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian data penerima bantuan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai lemah, sehingga berpotensi mencederai keadilan bagi korban banjir. Audit independen dianggap penting untuk memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

Daerah

“Polres Bogor membongkar jaringan pengoplosan LPG bersubsidi yang beroperasi di dua lokasi berbeda, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp13,2 miliar per bulan. Dari penggerebekan di Sukaraja dan Cileungsi, polisi mengamankan 793 tabung gas berbagai ukuran serta 76 alat suntik. Para pelaku diketahui meraup keuntungan hingga Rp1,3 miliar per hari dengan memindahkan isi gas 3 kilogram subsidi ke tabung 12 kilogram non-subsidi. Kapolres Bogor menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencuri hak masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi.”