Scroll untuk baca berita
Jawa TengahSemarang

Ahli Waris Tuntut Keadilan atas Dugaan Penyerobotan Tanah di Banjardowo

199
×

Ahli Waris Tuntut Keadilan atas Dugaan Penyerobotan Tanah di Banjardowo

Sebarkan artikel ini
Potret Kesepakatan,yang menjadi objek sengketa di Kelurahan Banjardowo, Semarang, yang kini tengah dipersoalkan ahli waris karena diduga diserobot pihak lain.Rabu, (10/9/25) Dok poto Andi. k /red

NEWS BIDIK,Semarang, – Kasus dugaan penyerobotan tanah kembali mencuat di wilayah Banjardowo, RT 007 RW 006, Kota Semarang. Lahan seluas 495 meter persegi dengan asal tanah C Desa No. 3342 Persil No. 28 kelas D III, yang tercatat atas nama Muhadi Herman, kini menjadi sengketa antara para ahli waris dengan pihak pembeli.

baca juga

Presiden Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 Jadi Fondasi Pembangunan Ekonomi Nasional

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tanah tersebut merupakan warisan keluarga dengan 13 ahli waris. Namun, dalam dokumen gugatan di Pengadilan Negeri, hanya tercatat 12 ahli waris tanpa mencantumkan nama Hajah Munafiah. Hal ini menimbulkan dugaan adanya manipulasi data warisan.

baca juga

Skandal Tanah Pasar Teloyo Klaten: 8 Tahun Mangkrak, Gugatan Rp50 Miliar Mengguncang

Persoalan bermula pada 26 September 2008, ketika salah satu ahli waris, Nurkamin, melakukan kesepakatan jual beli dengan seorang warga bernama Hari Santoso. Tanah itu dijual dengan harga Rp300.000 per meter, total Rp148,5 juta. Kwitansi menunjukkan pembayaran dilakukan bertahap sejak 20 Oktober 2008 hingga 4 April 2009 dengan jumlah Rp133,5 juta, menyisakan kekurangan Rp15 juta yang dijanjikan setelah istri Nurkamin bebas dari lembaga pemasyarakatan.

baca juga

Ahmad Luthfi Dorong Mahasiswa Unimus Junjung Integritas dan Jiwa Melayani

Namun, pada 14 Desember 2009, Hari Santoso meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Setelah kejadian itu, Nurkamin diduga kembali menguasai tanah tersebut. Informasi lain menyebutkan bahwa pada 12 Juli 2011, tanah yang sama dijual lagi oleh Nurkamin kepada seseorang bernama Tresyono seharga Rp199 juta melalui akta notaris. Tresyono kemudian berhasil menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah itu melalui program PTSL. Rabu, (10/9/2025).

baca juga

Wujud Penghormatan, Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng Abadikan Nama YB Mangunwijaya Menjadi Jalan di TPA Jatibarang

Sejumlah ahli waris menilai transaksi kedua tidak sah karena tanah tersebut sebelumnya sudah dibeli almarhum Hari Santoso. Mereka menyoroti adanya dugaan penipuan dan pemalsuan data termasuk penghilangan nama salah satu ahli waris dalam berkas pengadilan.

“Bukti kwitansi asli ada, saksi juga banyak yang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh almarhum Hari Santoso”, ujar salah seorang ahli waris.

Atas dugaan penyerobotan tanah dan pemalsuan dokumen tersebut, keluarga ahli waris berencana menempuh jalur hukum dengan mengacu pada pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Tinggalkan Balasan

Daerah

Proyek revitalisasi SD Negeri 5 Cepogo dengan nilai anggaran hampir Rp800 juta hingga kini belum rampung meski telah melewati batas waktu pelaksanaan. Selain keterlambatan, tim aliansi dan media juga menemukan pekerja di lokasi proyek tidak menggunakan alat pelindung diri, yang berpotensi melanggar aturan keselamatan kerja,” ujar tim investigasi aliansi kepada NEWS BIDIK, Jumat (26/12/2025).

Jawa Tengah

Pembangunan revitalisasi SMP Tahfidz Annur Tahunan Jepara kembali disorot. Temuan di lapangan menunjukkan sejumlah bagian bangunan diduga tidak sesuai spesifikasi, mulai dari pengecoran hingga atap yang dinilai tidak memenuhi standar. Minimnya pengawasan proyek turut menjadi sorotan, sementara panitia tetap optimistis pekerjaan selesai sebelum tenggat, meski progres dinilai jauh dari target.”

Jawa Tengah

Dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan Program PTSL di Desa Kawengen semakin menguat setelah ratusan warga mengaku dipungut biaya Rp500.000 per bidang tanah, jauh di atas ketentuan resmi. Meski Kepala Desa Marjani berdalih biaya tersebut telah disepakati dan diketahui sejumlah pihak, warga menilai praktik ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus segera ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum (APH). Media dan warga mendesak investigasi penuh untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam program sertifikasi tanah tersebut.”

Jawa Tengah

Gudang diduga menjadi pusat penimbunan solar bersubsidi di Desa Sruwen, Tengaran, Kabupaten Semarang akhirnya terbongkar. Tim investigasi menemukan puluhan tandon 1.000 liter, mesin pompa besar, serta jejak aktivitas armada mobil yang keluar-masuk membawa BBM dari berbagai SPBU. Warga mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan mafia solar yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.”