Scroll untuk baca berita
Jawa TengahPeristiwa

Skandal Tanah Pasar Teloyo Klaten: 8 Tahun Mangkrak, Gugatan Rp50 Miliar Mengguncang

1753
×

Skandal Tanah Pasar Teloyo Klaten: 8 Tahun Mangkrak, Gugatan Rp50 Miliar Mengguncang

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, KLATEN JAWA TENGAH Polemik tanah Pasar Teloyo kembali menjadi sorotan publik setelah dua jalur hukum—pidana dan perdata—sama-sama menimbulkan tanda tanya besar. Kasus ini dinilai bukan sekadar sengketa lahan, melainkan menyangkut transparansi, integritas, hingga kepastian hukum di Kabupaten Klaten.

Pidana Mangkrak Delapan Tahun

Di jalur pidana, ahli waris tanah mengajukan praperadilan terkait dugaan penyerobotan lahan. Fakta mengejutkan pun terungkap: penyelidikan telah berlangsung selama delapan tahun tanpa kejelasan.

Baru setelah digugat lewat praperadilan, Polres Klaten menyatakan kasus masih “dalam proses penyelidikan”. Kondisi ini memicu pertanyaan tajam publik, mengapa penanganannya begitu lamban.

Perdata: Gugatan Rp50 Miliar

Sementara itu, di jalur perdata, Pengadilan Negeri Klaten pada Rabu (27/8/2025) kembali menggelar sidang perkara tanah Pasar Purwo Rahardjo, Desa Teloyo, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi penggugat Sri Mulasih. Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 53/Pdt.G/2025/PN Kln ini dipimpin oleh Hakim Ananta.

Kuasa hukum penggugat, Asy’adi Rouf dan Juned Wijayatmo, SH, MH, menegaskan gugatan senilai Rp50 miliar itu memiliki dasar kuat, di antaranya:

Status tanah masih Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama almarhum Slamet Siswosuharjo dan tercatat di BPN Klaten.

Ahli waris masih rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 2025.

Janji tukar guling tanah pengganti dari pemerintah desa tidak pernah terealisasi, bahkan dokumen resminya tidak pernah ada.

“Seharusnya ada dokumen resmi tukar guling, tapi faktanya tidak pernah ada. Negara ini negara hukum, jadi semua harus jelas dan transparan,” tegas Juned dalam persidangan.

Saksi & Pemeriksaan Lapangan

Sebelumnya, pada Jumat (22/8/2025), majelis hakim telah melakukan pemeriksaan lapangan dan batas tanah untuk memperjelas objek sengketa.

Dalam sidang lanjutan, saksi-saksi penggugat memberikan keterangan penting:

Elman Sirait mengaku pernah melihat langsung Sertifikat Hak Milik Nomor 558 atas nama Slamet Siswosuharjo.

Susilo Widyatmoko, S.Pd. menegaskan bahwa PBB masih dibayar ahli waris, sementara pemerintah desa tetap menarik retribusi pasar. Ia menyebut tukar guling tidak pernah ada dan mengaku kecewa karena kasus ini berjalan delapan tahun tanpa kepastian.

Desakan Penegakan Hukum

Publik menilai kasus ini sarat dugaan “kejahatan berjamaah” yang melibatkan banyak pihak: mulai dari pemerintah desa/lurah, camat, bupati, aparat kepolisian, kejaksaan, hingga BPN dan Disperindag Pemda Klaten.

Desakan pun semakin kuat agar Kapolri, KPK, Kejaksaan Agung, hingga Presiden Prabowo turun tangan langsung mengusut skandal yang dinilai mencoreng wajah penegakan hukum di daerah.

Tinggalkan Balasan

Jawa Tengah

“H. Halimi, calon petinggi Desa Surodadi nomor urut 03, tergerak maju dalam pencalonan karena dorongan masyarakat yang menginginkan perubahan. Ia berharap pelayanan birokrasi pemerintahan desa dapat ditingkatkan, pembangunan infrastruktur yang belum tersentuh bisa menjadi perhatian, serta para petani garam memperoleh dukungan nyata dari pemerintah desa untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. H. Halimi menegaskan, apabila diberi amanah oleh masyarakat, dirinya berkomitmen menata birokrasi agar pelayanan publik lebih baik, transparan, dan berpihak kepada kebutuhan warga.”

Jawa Tengah

Anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan ketidaksesuaian material dan spesifikasi dalam proyek revitalisasi SD Negeri 1 Ngandong, Bumiharjo, Jepara, perlu ditelusuri secara transparan melalui pemeriksaan teknis dan audit agar kualitas pembangunan terjamin serta setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.”

Jawa Tengah

“Universitas Muria Kudus diharapkan menjadi pusat pelatihan dan persiapan calon pekerja migran Indonesia melalui program SMK Go Global. Dengan dukungan pelatihan bahasa, peningkatan kompetensi, uji kompetensi, hingga proses penempatan, lulusan SMK diharapkan mampu bersaing di pasar kerja internasional dengan tetap mengutamakan perlindungan dan keselamatan pekerja migran.”

Jawa Tengah

“Dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi di SPBU 44-523-02 Karangmoncol, Kabupaten Pemalang, masih memerlukan pembuktian dan verifikasi secara menyeluruh. Setiap tuduhan harus didasarkan pada fakta, data transaksi, serta hasil pemeriksaan pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak yang dapat merugikan pihak tertentu. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, transparansi, serta profesionalisme jurnalistik.”