Scroll untuk baca berita
DIYHeadlineNasional

Sri Sultan Hamengku Buwono X Tegaskan Komitmen Fasilitasi Aspirasi, Ajak Demonstran Tempuh Jalur Tertib

16961
×

Sri Sultan Hamengku Buwono X Tegaskan Komitmen Fasilitasi Aspirasi, Ajak Demonstran Tempuh Jalur Tertib

Sebarkan artikel ini
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat berdialog dengan delapan perwakilan demonstran di Mapolda DIY, Yogyakarta, Jumat malam (29/8/2025). Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat agar tersampaikan kepada pemerintah pusat melalui jalur resmi dan tertib

NEWS BIDIK ,JOGJAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat, termasuk komunitas driver ojek online (ojol), agar dapat tersampaikan kepada pemerintah pusat. Namun, ia mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib melalui jalur resmi, bukan dengan tindakan .

Pernyataan itu disampaikan Sri Sultan di hadapan ribuan peserta aksi unjuk rasa, Sabtu (30/8/2025) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, di Mapolda DIY. Kehadiran Sultan terjadi setelah ia berdialog tertutup dengan delapan perwakilan demonstran selama kurang lebih dua jam.

Sri Sultan tiba di Mapolda DIY pada Jumat (29/8/2025) sekitar pukul 22.30 WIB tanpa pengawalan, meski sebelumnya aksi massa sempat ricuh. Massa melakukan pembakaran dan pengerusakan aset kepolisian, termasuk kendaraan dinas dan sebagian bangunan kantor.

“Kami memfasilitasi untuk berdialog dengan pemerintah pusat, baik itu saya lakukan sendiri maupun lewat surat, di mana teman-teman yang mengajukan aspirasinya. Kalau tenaga dan pikiran saya dibutuhkan, silakan. Tapi saya harus dapat suratnya sebagai dasar untuk mendiskusikan dengan pusat,”“Mari kita membangun dialog yang berkelanjutan. Karena waktunya sudah jam 01.00 malam, mari kita sama-sama pulang dan beristirahat. Kita semua sudah lelah,” ujarnya menutup dialog. tegas Sri Sultan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan kepolisian serta keterlibatan perwakilan demonstran agar proses dialog bisa berjalan berkelanjutan. Menurut Sultan, jalur kekerasan justru hanya akan mengaburkan substansi aspirasi yang diperjuangkan.

“Mari kita membangun dialog yang berkelanjutan. Karena waktunya sudah jam 01.00 malam, mari kita sama-sama pulang dan beristirahat. Kita semua sudah lelah,” ujarnya menutup dialog.

Dengan langkah ini, Sri Sultan berharap situasi di Yogyakarta tetap kondusif, serta aspirasi masyarakat tetap bisa disalurkan tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan.

 

Jawa Tengah

Dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan Program PTSL di Desa Kawengen semakin menguat setelah ratusan warga mengaku dipungut biaya Rp500.000 per bidang tanah, jauh di atas ketentuan resmi. Meski Kepala Desa Marjani berdalih biaya tersebut telah disepakati dan diketahui sejumlah pihak, warga menilai praktik ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus segera ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum (APH). Media dan warga mendesak investigasi penuh untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam program sertifikasi tanah tersebut.”

Nasional

Proyek pembangunan gorong-gorong dan pelebaran jalan di jalur Damarwulan–Sirahan Jepara yang dikerjakan CV Wildan Sentosa dipastikan mengalami keterlambatan signifikan. Kontraktor terancam sanksi mulai dari denda keterlambatan, pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan hingga daftar hitam apabila tidak segera menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan. Temuan lapangan menunjukkan pekerjaan masih membuat rangka cor meski mendekati batas waktu, sehingga menimbulkan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi.”

Aceh

“Diduga kuat pengusaha pemborong besi tua di PKS PT Sofindo Seunagan menggunakan tabung Elpiji 3 kg bersubsidi untuk kegiatan pemotongan besi tua. Penggunaan yang dilakukan hampir setiap malam dan telah berlangsung hampir sepekan ini dinilai menyalahi aturan perundang-undangan. Masyarakat mendesak APH segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan LPG subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi warga kurang mampu, bukan untuk kepentingan bisnis pengusaha.”

Nasional

“Kepemimpinan terpusat Presiden dalam operasi terpadu penanganan banjir Sumatera dinilai menjadi faktor penentu stabilitas nasional. Dengan penyatuan komando antara TNI tiga matra, Basarnas, BNPB, Polri, dan pemerintah daerah, respons kemanusiaan berjalan lebih cepat, terarah, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan. Pendekatan ini sekaligus memastikan tidak ada celah intervensi pihak asing dalam operasi yang bersifat sensitif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim yang stabil di kawasan.”

Aceh

Petani menjadi tersangka, sementara perusahaan perkebunan diduga kebal hukum. Manipulasi HGU yang melibatkan oknum BPN/ATR harus diusut tuntas demi keadilan masyarakat Padang Panyang.”

“Sudah puluhan tahun perusahaan berkuasa, tetapi hak rakyat tak pernah benar-benar merdeka. Presiden Prabowo diharapkan turun tangan menegakkan keadilan agraria di Nagan Raya.”

“Program plasma 20 persen hanya tinggal formalitas. Sampai hari ini tidak satu pun petani menikmati hasilnya.”

“Kami meminta APH tidak menutup mata. Mafia tanah harus dihentikan, bukan rakyat yang dijadikan tumb