47 Narapidana Lapas Sukamiskin Masak Makanan Bergizi untuk Ribuan Anak Sekolah

“Melalui program Polisi Sahabat Anak, Polres Pangandaran berupaya menghadirkan sosok polisi yang ramah, humanis, dan dekat dengan semua kalangan, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Edukasi sejak dini menjadi langkah penting untuk menumbuhkan kepercayaan serta membangun hubungan positif antara Polri dan masyarakat.”

“TMMD ke-130 menjadi wujud nyata sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pemerataan pembangunan desa. Dengan semangat gotong royong, seluruh sasaran diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu tiga puluh hari dengan tetap mengutamakan kualitas pembangunan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.”

“Pelantikan pengurus DPD HKTI Aceh dan 23 DPC kabupaten/kota menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta menegaskan komitmen HKTI dalam memperjuangkan kesejahteraan petani dan kemajuan sektor pertanian di Aceh.”

“Pelayanan BBM bersubsidi bagi petani harus mengedepankan kepastian prosedur, transparansi, dan kemudahan akses. Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang perlu memberikan klarifikasi terkait keluhan petani yang mengaku kesulitan mengurus surat rekomendasi, terutama bagi petani lanjut usia, agar pelayanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.”

Keberadaan mobil tangki PT Sinar Raya Energi (SRE) di kawasan Pelabuhan Cirebon menjadi perhatian dan perlu diverifikasi oleh aparat penegak hukum serta BPH Migas. Asal-usul, jenis, status BBM, dan legalitas distribusi harus dipastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM subsidi.

Melalui program Polisi Sahabat Anak, Polres Pangandaran menanamkan kesadaran berlalu lintas, kedisiplinan, serta membangun kedekatan antara polisi dan anak-anak sejak usia dini melalui edukasi yang humanis dan menyenangkan.”

“Dugaan pungutan liar di kawasan Jembatan Timbang Tolongas, Sumedang, menjadi perhatian serius karena sejumlah truk bermuatan terlihat melanjutkan perjalanan tanpa masuk ke area penimbangan setelah diduga terjadi transaksi. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak pengelola UPKB serta instansi terkait. Transparansi pemeriksaan dan penegakan aturan diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.”

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Nagan Raya membutuhkan sinergi, komitmen, dan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil monitoring, memastikan realisasi anggaran berjalan optimal, serta mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.”

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis menghilangkan hak masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Pekerja informal, termasuk peserta mandiri dan pekerja dengan upah di bawah UMK, tetap berhak mendapatkan bansos sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.”

Dalam pemaparan materi hukum, Ipda Fathul Alim memberikan penjelasan mengenai berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001, serta penyesuaian ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.