DPRDPangandaran

“Promosi pariwisata harus dilakukan secara serius dan terorganisir. Karena itu pembentukan Badan Promosi Wisata Daerah perlu segera direalisasikan,” — Asep Noordin.

Potensi korupsi dalam pelaksanaan program MBG di setiap SPPG sangat mungkin terjadi jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.” — Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin.

Ini bukan semata soal angka Rp660 juta, tetapi tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi nelayan kecil.” — Asep Noordin

Wisata air seharusnya menjadi salah satu sumber PAD. Karena itu perizinannya harus segera diselesaikan agar pemerintah daerah bisa menarik pajak secara resmi.” – Ai Nanan, Anggota Komisi II DPRD Pangandaran.

Penanaman pohon kelapa tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga bisa menjadi kekuatan baru wisata Pangandaran jika dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.”
— Asep Noordin, Ketua DPRD Pangandaran

Keberadaan warga di belakang tanggul Sungai Citanduy sangat berbahaya jika terus dibiarkan. Dibutuhkan langkah konkret dan solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus hidup dalam ancaman banjir setiap musim hujan.”
— Asep Noordin, Ketua DPRD Pangandaran

Penyelesaian sengketa agraria di Pangandaran memerlukan langkah terobosan dan kerja lintas lembaga. Pembentukan Tim Terpadu Reforma Agraria menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola,” — Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin H.M.M.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran pada 1 Oktober 2025 menjadi momentum penting dalam pembahasan Perubahan APBD 2025 serta penguatan regulasi daerah melalui empat Raperda inisiatif. Ketua DPRD Asep Noordin menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk menuntaskan seluruh agenda pembahasan demi mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Pangandaran.”

Perjuangan Dana Bagi Hasil bukan dimulai ketika saya duduk di DPRD, tetapi sudah sejak lebih dari dua dekade lalu. Dari hanya Rp15 juta hingga mencapai Rp105 juta pada 2009, itu adalah bukti bahwa hak desa harus diperjuangkan dengan komitmen, kesabaran, dan kolaborasi,” tegas Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, pada Milangkala Desa Pangandaran ke-43.

“Kalau tidak bersih, jangan bicara wisata. Para petugas kebersihan ini adalah pahlawan sampah yang bekerja tanpa banyak terlihat, maka gaji dan kesejahteraan mereka harus diperhatikan,” tegas Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin.

Kasus tiket wisata palsu ini harus diselesaikan secara hukum dan ditangani dengan transparansi penuh. Publik berhak tahu berapa sebenarnya pendapatan pariwisata Pangandaran setiap hari.”
— Asep Noordin, Ketua DPRD Pangandaran

Berita Daerah Newsbidik Pangandaran Jabar