NEWS-BIDIK NAGANRAYA

Operasi tersebut dipimpin Wadirreskrimsus Polda Aceh AKBP Yasir Ahmadi, S.I.K., M.H., bersama Kapolres Nagan Raya AKBP Muhammad Taufiq, S.I.K., M.H., serta Kasat Reskrim Polres Nagan Raya Muhammad Rizal, S.E., S.H., M.H.

Patroli tersebut diawali dengan apel malam yang dilaksanakan sebelum personel turun ke lapangan, Rabu (30/9/2026). Kegiatan berlangsung mulai pukul 20.00 WIB hingga 00.00 WIB dengan sasaran sejumlah wilayah di Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya maupun dinas terkait mengenai rencana penanganan atau perbaikan jembatan gantung tersebut.

Puluhan alumni SMP Negeri Padang Panyang Tahun 1992 kembali berkumpul dalam Reuni Akbar Perdana di Pantai Lhok Raja, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Minggu (27/9/2026).

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama terkait sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut.

Warga juga menyampaikan bahwa sebagian lahan yang menjadi persoalan diduga merupakan lahan garapan masyarakat yang selama ini diklaim oleh pihak perusahaan. Selain itu, mereka menyebut persoalan terkait areal tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya.

Hal tersebut diketahui berdasarkan surat Nomor B/13/VII/2026/Reskrim tertanggal 22 Juli 2026, perihal permintaan keterangan pada Kamis, 23 Juli 2026, di Polsek Tadu Raya.

Disebutkan, areal eks HGU PT USJ yang berada di wilayah tersebut memiliki luas sekitar 1.418,5 hektare. Sebagian dari areal tersebut, menurut keterangan kepala desa, hingga kini masih dikuasai oleh pihak perusahaan.

“Kami sangat mengharapkan dukungan, masukan, dan saran dari seluruh anggota DPRK Nagan Raya dalam pembahasan rancangan KUA dan PPAS ini,” kata Hizbulwatan.

“Kami masyarakat taat hukum. Kami hanya meminta persoalan lahan ini diusut secara tuntas sesuai peraturan dan perundang-undangan. Kalau memang ada hak masyarakat yang dirampas, kami berharap dapat dikembalikan,” ungkap salah seorang warga.

Pertanyaan besarnya kini: ke mana LPG 3 kg bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat tersebut mengalir, jika warga masih kesulitan mendapatkannya sementara di tingkat pengecer harganya bisa mencapai puluhan ribu rupiah?

Langkah ini dilakukan untuk memperoleh rekomendasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari tahapan pendirian BUMD Bidang Pangan serta BUMD Bidang Energi dan Pengelolaan Mineral Lainnya Kabupaten Nagan Raya,” kata Jasman.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nagan Raya, Ketua MPD Nagan Raya, Kepala Cabdin Pendidikan Wilayah Nagan Raya, unsur Forkopimcam Seunagan, para kepala SD/MI, guru pendamping, serta peserta kompetisi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak P2SP SMP Negeri 5 Kuala terkait dugaan keterlambatan, adendum pekerjaan, dugaan monopoli, maupun keberadaan material atau aset bangunan lama sekolah.

Melalui kegiatan tersebut, Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan, sosial dan kebangsaan, sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana yang aman, damai dan kondusif di wilayah Nagan Raya.