Daerah

Kami telah melakukan investigasi dan menemukan banyak praktik kolusi serta nepotisme dalam perekrutan tenaga kerja PLTU Nagan Raya. Hampir seluruh calon tenaga kerja yang direkrut melalui Disnaker diminta mahar sebesar Rp20 hingga Rp30 juta per orang,” ungkap Ketua LANA, Teuku, kepada awak media, Minggu (18/1/2026).

Korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dugaan sementara korban meninggal akibat gantung diri. Namun demikian, kami tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kematian korban,” ujar Kasat Reskrim Polres Nagan Raya AKP Muhammad Rizal.

Dugaan pembuangan limbah kotoran manusia dan limbah pabrik secara sembarangan di aliran Sungai Dongko menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menuntut penegakan hukum yang tegas dari pemerintah daerah dan aparat berwenang.”

“Air sungai berubah warna dan berbau menyengat. Banyak warga mengalami gatal-gatal, bahkan sering ditemukan ikan mati,” — Ibnu, warga sekitar PKS.

“Pelantikan Camat Parigi diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintahan kecamatan serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat demi mendukung pembangunan Kabupaten Pangandaran secara berkelanjutan.”

“Proyek revitalisasi SD Negeri 05 Cepogo dengan anggaran hampir Rp800 juta diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi. Meski terlihat rapi, fakta di lapangan menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan yang perlu ditindaklanjuti aparat penegak hukum,” ujar salah satu anggota Tim Aliansi A Cs.

Lahan kebun sawit ini sudah kami garap sejak tahun 2002. Tiba-tiba pihak perusahaan mengklaim masuk HGU tanpa pernah menunjukkan izin resmi kepada masyarakat. Kami justru diintimidasi dan dituduh mencuri kebun kami sendiri.”

Kami menyampaikan keputusan Bupati Nagan Raya yang diserahkan oleh DPMPTSP melalui kecamatan, selanjutnya kami sampaikan kepada pihak PT Mon Jambe yang beroperasi di Gampong Kila. Pemerintah mendukung investasi sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Camat Seunagan Timur, Said Mudhar, M.Pd., MM.

Keberadaan PLTU 3–4 PT Meulaboh Power Generation dinilai sangat merugikan pengusaha lokal. Kami sulit mengakses tender, menghadapi birokrasi yang berbelit, serta kalah bersaing dengan perusahaan asing yang justru lebih diprioritaskan,” ujar seorang pengusaha lokal berinisial IH kepada TIM LIPSUS newsBidik.com, Kamis (8/1/2026

“Kesigapan warga bersama aparat kepolisian berhasil menyelamatkan nyawa seorang bocah 11 tahun yang diserang ular phyton di kawasan rawa Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bahaya satwa liar di lingkungan sekitar permukiman,” ujar Kapolsek Kuala Pesisir IPDA Ghozi Al Falah, S.Tr.K.

“Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengusulkan pembangunan 609 unit hunian sementara bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Kami berharap pembangunan ini dapat segera direalisasikan, mengingat para pengungsi akan menghadapi bulan suci Ramadan,” ujar Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H.

Penarikan satu unit mobil oleh debt collector SMS Finance diduga dilakukan tanpa mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Modus yang digunakan dengan menyebut kendaraan dititipkan di Polsek Tadu Raya ternyata tidak terbukti, karena pihak Polsek menegaskan tidak pernah menerima titipan kendaraan dari pihak mana pun,” tegas sumber kepada media.

Bantuan ini kami salurkan melalui Posko BPBD Nagan Raya agar dapat didistribusikan secara tepat sasaran kepada masyarakat di empat desa yang terdampak banjir bandang. Ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk selalu hadir membantu masyarakat dalam situasi darurat,”
— Jamaluddin, Perwakilan PT Agro Murni

Pelantikan 158 pejabat ASN di Kabupaten Nagan Raya dinilai tidak sesuai NSPK Manajemen ASN, namun hingga kini belum ada penyelesaian tegas meski temuan BKN telah disampaikan secara resmi.”

“Proyek irigasi bernilai Rp48,6 miliar yang dibiayai dana Inpres dan mencakup 12 kabupaten di Aceh diduga tidak rampung meski masa kontrak telah berakhir.”