Scroll untuk baca berita
AcehDaerahNEWS-BIDIK NAGANRAYA

Jembatan Alue Wakie Putus, Bupati Nagan Raya Minta Pemerintah Segera Bertindak

2010
×

Jembatan Alue Wakie Putus, Bupati Nagan Raya Minta Pemerintah Segera Bertindak

Sebarkan artikel ini

NEWSBIDIK, Suka Makmue – Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus mendorong percepatan pembangunan kembali Jembatan Desa Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, yang terputus akibat bencana banjir hidrometeorologi beberapa bulan lalu. Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., atau yang akrab disapa TRK, menegaskan bahwa keberadaan jembatan tersebut sangat krusial bagi kehidupan masyarakat setempat.

Pernyataan tersebut disampaikan TRK saat mendampingi tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang turun langsung meninjau kondisi jembatan pada Jumat, 27 Maret 2026. Dalam kesempatan itu, TRK menyampaikan harapan besar agar pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh segera merealisasikan pembangunan kembali jembatan yang menjadi urat nadi aktivitas warga tersebut.

Menurutnya, sejak jembatan itu terputus, mobilitas masyarakat menjadi sangat terganggu. Warga dari beberapa desa kini harus mencari alternatif lain yang jauh dari kata aman dan nyaman. Salah satunya dengan menggunakan sampan kecil bermesin untuk menyeberangi aliran sungai demi mencapai kebun sawit maupun menuju sekolah.

“Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Selain menghambat aktivitas ekonomi, juga membahayakan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak yang harus menyeberang setiap hari untuk bersekolah,” ujar TRK saat berada di lokasi.

Ia menambahkan, jembatan tersebut bukan hanya sekadar akses penghubung antarwilayah, melainkan juga menjadi jalur utama bagi distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga. Jika kondisi ini terus berlarut-larut, dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

TRK pun berharap kunjungan tim dari Kemendagri ini dapat menjadi langkah awal percepatan penanganan. Ia optimistis, dengan adanya perhatian langsung dari pemerintah pusat, pembangunan kembali jembatan tersebut dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.

“Harapan kami, setelah peninjauan ini, ada tindak lanjut konkret sehingga Jembatan Alue Wakie bisa segera dibangun kembali. Ini sangat penting demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, tim terpadu dari Kemendagri yang melakukan peninjauan dipimpin oleh Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memetakan kondisi infrastruktur daerah yang terdampak bencana.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Nagan Raya, Ir. H. Hizbulwatan, bersama sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Selain itu, para keuchik dan tokoh masyarakat Desa Alue Wakie juga hadir, menyampaikan langsung kondisi yang mereka hadapi sejak jembatan itu tidak lagi dapat digunakan.

Kehadiran berbagai pihak dalam peninjauan ini diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan kebijakan. Masyarakat setempat pun menaruh harapan besar agar pemerintah segera mengambil langkah nyata, sehingga akses vital yang selama ini menjadi penopang kehidupan mereka dapat kembali berfungsi seperti sediakala.

Baca Juga:

Bupati TRK Salurkan Bantuan Daging Meugang dari Presiden untuk Korban Banjir Bandang Nagan Raya

Bupati TRK Serahkan SK Pengangkatan 2.150 PPPK Paruh Waktu

Tinggalkan Balasan

Daerah

“Akta cerai atas nama mempelai perempuan tidak pernah tercatat di Pengadilan Agama Jepara. Pernikahan tersebut juga tidak diproses melalui desa maupun KUA, sehingga kuat dugaan dilakukan dengan menggunakan modin aspal,” ungkap Modin Desa Kancilan, Luqman H., menegaskan adanya kejanggalan dalam administrasi pernikahan warga Kancilan yang berlangsung pada 29 Maret 2026.

Aceh

“LSM GMBI Aceh mendesak audit menyeluruh dana kebencanaan Kota Langsa setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian data penerima bantuan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai lemah, sehingga berpotensi mencederai keadilan bagi korban banjir. Audit independen dianggap penting untuk memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

Daerah

“Polres Bogor membongkar jaringan pengoplosan LPG bersubsidi yang beroperasi di dua lokasi berbeda, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp13,2 miliar per bulan. Dari penggerebekan di Sukaraja dan Cileungsi, polisi mengamankan 793 tabung gas berbagai ukuran serta 76 alat suntik. Para pelaku diketahui meraup keuntungan hingga Rp1,3 miliar per hari dengan memindahkan isi gas 3 kilogram subsidi ke tabung 12 kilogram non-subsidi. Kapolres Bogor menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencuri hak masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi.”