Scroll untuk baca berita
DaerahNEWS-BIDIK NAGANRAYAPeristiwa

Emak-Emak Desa Tuwi Buya Geruduk Kantor Desa hingga Kecamatan, Tuntut Keadilan Bantuan Banjir

1092
×

Emak-Emak Desa Tuwi Buya Geruduk Kantor Desa hingga Kecamatan, Tuntut Keadilan Bantuan Banjir

Sebarkan artikel ini

NEWSBIDIK, Nagan Raya — Puluhan warga Desa Tuwi Buya, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (31/3/2026) untuk menuntut keadilan dalam penyaluran bantuan stimulan pascabencana banjir yang terjadi pada 26 November 2025 lalu.

Aksi yang didominasi oleh emak-emak tersebut dimulai dari kantor desa setempat. Mereka mendatangi kantor desa dengan penuh kekecewaan terhadap pemerintah desa yang dinilai tidak transparan dan tidak adil dalam mendistribusikan bantuan kepada warga terdampak.

Dalam aksinya, warga menilai pembagian bantuan tidak tepat sasaran. Sejumlah warga yang terdampak banjir justru tidak menerima bantuan, sementara pihak yang dinilai tidak terdampak malah mendapatkan bantuan tersebut. Kondisi ini memicu kemarahan warga hingga berujung pada aksi protes terbuka.

“Banyak yang benar-benar terdampak justru tidak dapat bantuan, sementara yang tidak kena dampak malah menerima. Kami minta keadilan dan pendataan ulang yang transparan,” ungkap salah seorang warga dalam aksi tersebut.

Situasi di kantor desa sempat memanas. Namun, kepala desa tidak berada di tempat saat warga mendatangi kantor tersebut, sehingga tidak ada perwakilan yang bisa memberikan penjelasan langsung kepada massa aksi. Warga pun semakin kecewa dan menduga adanya indikasi politisasi dalam proses pendistribusian bantuan.

Tidak hanya menuntut keadilan, warga juga meminta adanya evaluasi terhadap aparatur desa, bahkan mendesak agar dilakukan pergantian jika terbukti tidak menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel.

Karena tidak mendapatkan kejelasan di kantor desa yang akhirnya ditutup, massa melanjutkan aksi ke kantor Camat Darul Makmur. Setibanya di sana, warga langsung disambut oleh unsur muspika setempat untuk melakukan mediasi.

Pelaksana Harian (Plh) Camat Darul Makmur, Mawardi, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pihak kecamatan bersama pemerintah desa akan segera melakukan pendataan ulang terhadap warga yang terdampak banjir.

“Kami memahami keresahan masyarakat. Pendataan ulang akan segera dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Kami minta warga bersabar,” ujar Mawardi.

Sementara itu, di lokasi terpisah, salah seorang warga Desa Tuwi Buya, Abdilah, menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia sebenarnya telah mengalokasikan bantuan yang cukup besar untuk penanganan bencana.

Ia menyebutkan bahwa total bantuan sosial yang digelontorkan mencapai Rp9,8 miliar, yang mencakup berbagai program mulai dari fase darurat hingga rehabilitasi. Bantuan tersebut meliputi jaminan hidup (jadup) sebesar Rp3,49 miliar untuk kebutuhan dasar rumah tangga, bantuan isi hunian sebesar Rp2,37 miliar untuk perbaikan perabotan rumah, serta pemberdayaan ekonomi senilai Rp3,96 miliar guna memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.

Selain itu, bantuan juga mencakup logistik, santunan ahli waris bagi korban meninggal dunia, santunan luka berat, hingga program stimulus ekonomi bagi korban bencana.

Meski anggaran yang digelontorkan cukup besar, warga berharap proses distribusinya dapat diawasi dengan lebih ketat dan dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Aksi ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah setempat agar lebih profesional, terbuka, dan adil dalam menjalankan program bantuan, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat terdampak bencana.

Baca Juga:

Emak-Emak Desa Mon Dua Demo Kantor Desa, Tuntut Keadilan Bantuan Banjir Diduga Salah Sasaran

Kepemimpinan Terpusat Presiden Perkuat Stabilitas Nasional dalam Penanganan Banjir Sumatera

Apresiasi untuk Kepedulian Korban Banjir, Tradisi Meugang Perkuat Solidaritas Warga Aceh Jelang Ramadan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Daerah

“Diduga sebuah rumah di Ngemplak, Boyolali, digunakan sebagai lokasi penyimpanan dan penjualan LPG tanpa izin. Pemilik rumah mengaku bukan agen maupun pangkalan resmi serta menyampaikan adanya klaim keterlibatan pihak lain, termasuk menyebut oknum kepolisian sebagai ‘backing’. Seluruh pengakuan tersebut masih bersifat sepihak dan belum mendapat konfirmasi dari pihak yang disebut maupun aparat berwenang.”

Aceh

“Konferensi pers ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menghadirkan keterbukaan informasi, memperkuat komunikasi publik, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan berimbang terkait pelayanan di RSUD Sultan Iskandar Muda.”

Aceh

“Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyiapkan 270 peserta didik dari seluruh kecamatan untuk mengikuti Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027. Program pendidikan berbasis asrama ini menjadi langkah nyata memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan upaya memutus mata rantai kemiskinan.”

Aceh

“Persoalan yang mencuat di RSUD Sultan Iskandar Muda tidak hanya menyangkut administrasi dan keuangan, tetapi juga menyentuh kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari keterlambatan pembayaran TPP ASN, persoalan sanitasi, hingga temuan BPK terkait indikasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan secara ganda menjadi perhatian yang diharapkan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh dan langkah perbaikan tata kelola oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.”

Aceh

“Kami, jajaran KPA Wilayah Nagan Raya bersama seluruh pimpinan Sagoe dan Ketua Tuha Peut, menyatakan dukungan penuh kepada Abu Said Isa Quraisy (Abu Malaka) sebagai Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Nagan Raya. Sikap ini lahir dari aspirasi kader di tingkat bawah demi menjaga stabilitas organisasi, memperkuat persatuan, serta memastikan Partai Aceh tetap berjalan sesuai semangat perjuangan dan kepentingan kader.”

Aceh

“Mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel Polri untuk meningkatkan produktivitas, profesionalisme, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tantangan Polri ke depan semakin berat dan kompleks, sehingga seluruh personel dituntut terus meningkatkan integritas dan pelayanan demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Nagan Raya,” ujar Kapolres Nagan Raya AKBP Dr. Benny Bathara, S.I.K., M.I.K.

Aceh

“Terbitnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Giok Nagan menjadi langkah strategis dalam melindungi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi potensi unggulan daerah. Pengakuan ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk terus mengembangkan Giok Nagan secara berkelanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya.”