Scroll untuk baca berita
Jawa BaratNEWSBIDIK PANGANDARANPOLRI

Polisi Dalami Dugaan Investasi Ilegal Aplikasi MBA, Ribuan Warga Pangandaran Melapor

4454
×

Polisi Dalami Dugaan Investasi Ilegal Aplikasi MBA, Ribuan Warga Pangandaran Melapor

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK — Polres Pangandaran bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat terus mengintensifkan penyelidikan dugaan praktik investasi ilegal melalui aplikasi MBA (Master of Business Administration) yang beredar di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Hingga Minggu, (15/2/2026), penyidik mencatat sebanyak 1.996 pengaduan masyarakat diterima langsung melalui posko pengaduan Polres Pangandaran. Selain itu, terdapat 394 laporan tambahan yang disampaikan melalui kanal pengaduan online. Data tersebut saat ini menjadi bagian penting dalam proses pengumpulan bahan keterangan awal penyelidikan.

Baca Juga:

Polres Pangandaran Raih Juara Tiga Amplifikasi Media Online, Bukti Kuatnya Strategi Komunikasi Digital

Kapolres Pangandaran Ikrar Potawari melalui Kasi Humas Yusdiana menjelaskan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk menelusuri pola penyebaran informasi investasi yang diduga tidak memiliki legalitas tersebut di tengah masyarakat.

Penyidik telah memeriksa sedikitnya 22 orang saksi, termasuk seorang anggota DPRD Pangandaran berinisial D. Berdasarkan hasil klarifikasi awal, saksi tersebut diketahui memperoleh informasi aplikasi dari seseorang berinisial N yang berasal dari Tasikmalaya. Saat ini penyidik masih berfokus pada tahap penelaahan, pengumpulan data awal, serta pendalaman keterangan saksi.

Baca Juga:

Perkuat Sinergi dengan Media, Kapolres Pangandaran Gelar Silaturahmi Bersama Puluhan Jurnalis

Dalam proses penyelidikan, aparat juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan aspek legalitas serta menelusuri aliran transaksi digital yang diduga berkaitan dengan operasional aplikasi tersebut.

Seluruh keterangan saksi masih dalam tahap verifikasi dan pencocokan data guna memastikan validitas fakta di lapangan. Penyidik menegaskan proses pengumpulan informasi akan terus dilakukan hingga diperoleh gambaran utuh sebagai dasar penentuan langkah hukum selanjutnya.

Baca Juga:

Mengubah Harapan di Balik Jeruji: Transformasi Lapas Menuju Kemandirian Pangan dan Kebangkitan Ekonomi

Polres Pangandaran mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran investasi berbasis aplikasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa kejelasan izin resmi. Masyarakat yang merasa dirugikan atau memiliki informasi tambahan diminta segera melapor melalui nomor pengaduan 082-133-118-110 guna membantu proses penyelidikan.

Pihak kepolisian juga menegaskan komitmennya menjalankan proses penegakan hukum secara profesional, proporsional, hati-hati, serta akuntabel demi menjamin keadilan bagi seluruh pihak.

Tinggalkan Balasan

Jawa Barat

“Dugaan pungutan liar di kawasan Jembatan Timbang Tolongas, Sumedang, menjadi perhatian serius karena sejumlah truk bermuatan terlihat melanjutkan perjalanan tanpa masuk ke area penimbangan setelah diduga terjadi transaksi. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak pengelola UPKB serta instansi terkait. Transparansi pemeriksaan dan penegakan aturan diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.”

Headline

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

Jawa Barat

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis menghilangkan hak masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Pekerja informal, termasuk peserta mandiri dan pekerja dengan upah di bawah UMK, tetap berhak mendapatkan bansos sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.”

Jakarta

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya membenahi institusi Polri melalui peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta penguatan kedekatan dengan masyarakat. Melalui program Polisi Bersama Masyarakat, Polri diarahkan untuk semakin profesional, responsif, dan hadir dalam menjawab berbagai persoalan keamanan dan ketertiban, termasuk pemberantasan narkotika, penyelundupan, dan judi online.