Scroll untuk baca berita
AcehNEWS-BIDIK NAGANRAYA

“Harta Warisan Pecah Silaturahmi: Kakak Gugat Adik di Nagan Raya demi Keadilan Faraidh”

4948
×

“Harta Warisan Pecah Silaturahmi: Kakak Gugat Adik di Nagan Raya demi Keadilan Faraidh”

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, Nagan Raya — Pepatah lama “harta tak kenal saudara” kembali menemukan relevansinya dalam sebuah kisah keluarga di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Di daerah yang dikenal dengan kekayaan alam, tambang batu giok, dan masyarakat yang menjunjung nilai kekeluargaan, sebuah perselisihan warisan justru memutus hubungan darah dan menyeret anggota keluarga ke meja hijau.Sabtu, (15/11/ 2025)

Pasangan almarhum Saino dan Karsinem, yang semasa hidup dikenal rukun dan sejahtera dengan sembilan anak, meninggalkan harta yang tidak sedikit. Setelah keduanya meninggal dunia, anak sulung mereka, Kecuk, bersama sang kakak perempuan Suwarni, memediasi pembagian harta peninggalan orang tua. Kesembilan saudara kala itu sepakat untuk menyelesaikan warisan secara damai sesuai prinsip faraidh.

Namun, kesepakatan tinggal kesepakatan. Tujuh adik Kecuk dan Suwarni disebut tidak pernah menjalankan pembagian sesuai hasil musyawarah. Harta warisan tetap berada dalam penguasaan mereka, lengkap dengan seluruh manfaat yang diperoleh dari aset tersebut. Sementara itu, Kecuk dan Suwarni hanya bisa menahan perih menyaksikan tanah pusaka orang tua seolah menjadi sumber ketegangan baru.

Upaya menanyakan kembali pelaksanaan faraidh justru memicu ketegangan. Bahasa yang dilontarkan adik-adik mereka dianggap tidak pantas, sehingga silaturahmi yang dahulu erat kini retak dan hampir lenyap. “Memanglah harta tak kenal saudara,” demikian ungkapan yang menggambarkan kondisi hubungan keluarga tersebut.

Merasa tak ada lagi ruang untuk mediasi, Kecuk dan Suwarni akhirnya menempuh jalur hukum. Mereka resmi menggugat adik-adik mereka ke Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, dengan perkara yang terdaftar pada nomor 193/Pdt.G/2025/MS.SKM. Proses mediasi yang difasilitasi pengadilan pun telah ditempuh, namun kembali menemui jalan buntu.

“Gugatan ini bukan untuk memperbesar masalah. Kami hanya ingin mendapatkan solusi yang jelas dan kepastian hukum yang berkeadilan menurut syariat, setelah semua upaya mediasi di luar maupun di dalam pengadilan gagal,” ujar Suwarni.

Di sisi lain, Kecuk menegaskan bahwa langkah hukum ini demi memastikan seluruh ahli waris mendapatkan bagian secara adil. “Kami ingin apa yang menjadi hak kita semua dibagikan sesuai hukum Islam. Jangan sampai harta peninggalan orang tua membuat sebagian orang serakah dan melukai lainnya,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, sejumlah aset peninggalan Saino dan Karsinem telah diajukan dalam gugatan untuk dibagikan sesuai ketentuan faraidh, dengan harapan perselisihan keluarga ini dapat menemukan titik damai dan silaturahmi yang putus dapat tersambung kembali.

Tinggalkan Balasan

Aceh

“Keputusan Ketua DPP Partai Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dalam menunjuk Tgk. Samsuar (Wan Malaya) sebagai Penjabat Ketua Partai Aceh Kabupaten Nagan Raya harus kita hormati dan dukung bersama. Saya mengajak seluruh kader, simpatisan, serta elemen organisasi Partai Aceh untuk tetap solid, bersatu, dan memberikan ruang kepada beliau bekerja memperbaiki serta membangun Partai Aceh di Nagan Raya. Mari kita beri kepercayaan selama enam bulan ke depan, kemudian baru kita evaluasi kinerjanya. Jangan saling menyalahkan, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,” ujar Ali Hasyimi, mantan Panglima Wilayah KPA Kabupaten Nagan Raya.

Aceh

“Pengukuhan sembilan Pramuka Garuda menjadi tonggak sejarah baru bagi Gerakan Pramuka di Kabupaten Nagan Raya. Prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, dan dedikasi para anggota muda yang diharapkan mampu menjadi teladan di sekolah maupun di tengah masyarakat,” ujar Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Nagan Raya, Raja Sayang, saat mengukuhkan sembilan Anggota Pramuka Garuda Kwarcab Nagan Raya Tahun 2026 di halaman SMKN 1 Nagan Raya, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Minggu (2/8/2026).

Aceh

“Hari ini merupakan tonggak sejarah baru bagi Kabupaten Nagan Raya. Kehadiran Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses secara gratis oleh masyarakat.” — Bupati Nagan Raya, Dr. TR Keumangan, S.H., M.H.

Aceh

Bupati juga berharap Muscab VI mampu melahirkan kepengurusan yang solid, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Nagan Raya. Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Nagan Raya, Ari Saputra, S.H., M.H., menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung pemerintahan Bupati TRK serta seluruh kebijakan pembangunan, termasuk mendorong masuknya investasi demi kemajuan daerah.

“Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui gerakan Green Policing dan penanaman pohon ini, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap alam sebagai investasi bagi generasi yang akan datang. Sinergi antara Polri, pemerintah, TNI, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Nagan Raya yang hijau, lestari, dan berkelanjutan,” ujar Kapolres Nagan Raya, AKBP Dr. Benny Bathara, S.I.K., M.I.K.

Aceh

Delapan penghargaan yang diraih menjadi bukti bahwa santri Dayah Ruhul Qur’ani mampu bersaing di bidang robotika. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi para santri untuk terus belajar, berinovasi, dan meraih prestasi yang lebih tinggi pada kompetisi berikutnya.” — Teuku Raden Triolan Wijaya, S.Kom., M.Cs., Pelatih Tim Robotik Dayah Ruhul Qur’ani.

Aceh

Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H. (TRK), resmi melantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) di lingkungan Pemkab Nagan Raya. Dalam arahannya, TRK menegaskan agar seluruh pejabat yang dilantik menjalankan amanah dengan penuh integritas, disiplin, dan tanggung jawab, serta menyatukan langkah untuk mewujudkan visi-misi TRK–Sayang melalui pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.”

Aceh

“Masyarakat berharap hukum ditegakkan secara adil tanpa dipengaruhi kepentingan pihak mana pun. Kepastian hukum menjadi kebutuhan utama agar persoalan yang tengah bergulir tidak terus menimbulkan spekulasi maupun konflik di tengah masyarakat. Sesuai amanat Pasal 27 UUD 1945, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlakuan yang adil.”