Scroll untuk baca berita
Jawa BaratNasionalNEWSBIDIK PANGANDARAN

Forum Bela Pariwisata Pangandaran Gelar Pertemuan Bahas Penolakan Keramba Jaring Apung

758
×

Forum Bela Pariwisata Pangandaran Gelar Pertemuan Bahas Penolakan Keramba Jaring Apung

Sebarkan artikel ini

NEWSBIDIK,//PANGANDARAN – Forum Bela Pariwisata Pangandaran menggelar pertemuan bersama para nelayan, pelaku wisata, dan pihak terkait untuk membahas penolakan rencana Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran.

Baca Juga

https://newsbidik.com/2025/07/24/kapolres-pangandaran-tenangkan-aksi-nelayan-anarkis-di-depan-pendopo/

Pertemuan yang dilaksanakan pada Kamis (24/7/2025) pukul 19.30 WIB di RM Mina Family, Komplek Kampung Turis Pangandaran ini menjadi langkah untuk menemukan titik temu antara masyarakat, nelayan, pelaku wisata, serta pihak PT Pasifik Bumi Samudra yang berencana memasang KJA di kawasan tersebut.

Baca Juga

https://newsbidik.com/2025/07/23/hotel-miliki-ipal-targetkan-pengelolaan-limbah-lebih-tertib/

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Pangandaran Hj. Citra Pitriyami dan mantan Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata. Dalam kesempatan itu, H. Jeje menyatakan akan mengawal penolakan KJA hingga ke tingkat Menteri Kelautan, mengingat kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya nelayan jaring eret dan pelaku usaha wisata seperti water sport dan sektor lainnya.

Baca Juga

https://newsbidik.com/2025/07/22/rpjmd-kabupaten-pangandaran-2025-2029-disepakati-bersama-dprd-jadi-pedoman-pembangunan-lima-tahun-ke-depan/

Selain dikhawatirkan mengancam mata pencaharian nelayan dan pelaku wisata, kehadiran KJA juga dianggap akan memicu pencemaran laut yang berdampak pada lingkungan sekitar kawasan wisata Pantai Pangandaran.

Baca Juga 

https://newsbidik.com/2025/07/23/dprd-dlhk-dan-phri-lakukan-monitoring-ipal-hotel-di-pangandaran/

Forum Bela Pariwisata Pangandaran menekankan perlunya solusi bersama agar kebijakan pembangunan tidak mengorbankan sektor pariwisata dan kelestarian lingkungan laut, serta tetap menjaga kesejahteraan masyarakat lokal.

Baca Juga 

https://newsbidik.com/2025/07/22/fraksi-partai-golkar-sampaikan-pandangan-umum-terhadap-rpjmd-2025-2029-pada-rapat-paripurna-dprd-pangandaran/

Tinggalkan Balasan

Aceh

Petani menjadi tersangka, sementara perusahaan perkebunan diduga kebal hukum. Manipulasi HGU yang melibatkan oknum BPN/ATR harus diusut tuntas demi keadilan masyarakat Padang Panyang.”

“Sudah puluhan tahun perusahaan berkuasa, tetapi hak rakyat tak pernah benar-benar merdeka. Presiden Prabowo diharapkan turun tangan menegakkan keadilan agraria di Nagan Raya.”

“Program plasma 20 persen hanya tinggal formalitas. Sampai hari ini tidak satu pun petani menikmati hasilnya.”

“Kami meminta APH tidak menutup mata. Mafia tanah harus dihentikan, bukan rakyat yang dijadikan tumb

Jawa Tengah

Proyek pembangunan jalan masuk selatan UIN Salatiga kembali menjadi sorotan setelah tim investigasi menemukan dugaan penyimpangan di lapangan. Mulai dari papan proyek yang tidak dipasang, pekerjaan saluran air yang tidak sesuai standar, hingga dugaan penggunaan solar subsidi untuk alat berat. Minimnya transparansi pihak kontraktor kian menguatkan desakan agar KPK dan instansi terkait segera melakukan audit terhadap proyek bernilai miliaran rupiah ini.”

DPRD KAB PANGANDARAN

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran pada 1 Oktober 2025 menjadi momentum penting dalam pembahasan Perubahan APBD 2025 serta penguatan regulasi daerah melalui empat Raperda inisiatif. Ketua DPRD Asep Noordin menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk menuntaskan seluruh agenda pembahasan demi mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Pangandaran.”