Scroll untuk baca berita
Jawa BaratNasionalNEWSBIDIK PANGANDARAN

Forum Bela Pariwisata Pangandaran Gelar Pertemuan Bahas Penolakan Keramba Jaring Apung

996
×

Forum Bela Pariwisata Pangandaran Gelar Pertemuan Bahas Penolakan Keramba Jaring Apung

Sebarkan artikel ini

NEWSBIDIK,//PANGANDARAN – Forum Bela Pariwisata Pangandaran menggelar pertemuan bersama para nelayan, pelaku wisata, dan pihak terkait untuk membahas penolakan rencana Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran.

Baca Juga

https://newsbidik.com/2025/07/24/kapolres-pangandaran-tenangkan-aksi-nelayan-anarkis-di-depan-pendopo/

Pertemuan yang dilaksanakan pada Kamis (24/7/2025) pukul 19.30 WIB di RM Mina Family, Komplek Kampung Turis Pangandaran ini menjadi langkah untuk menemukan titik temu antara masyarakat, nelayan, pelaku wisata, serta pihak PT Pasifik Bumi Samudra yang berencana memasang KJA di kawasan tersebut.

Baca Juga

https://newsbidik.com/2025/07/23/hotel-miliki-ipal-targetkan-pengelolaan-limbah-lebih-tertib/

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Pangandaran Hj. Citra Pitriyami dan mantan Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata. Dalam kesempatan itu, H. Jeje menyatakan akan mengawal penolakan KJA hingga ke tingkat Menteri Kelautan, mengingat kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya nelayan jaring eret dan pelaku usaha wisata seperti water sport dan sektor lainnya.

Baca Juga

https://newsbidik.com/2025/07/22/rpjmd-kabupaten-pangandaran-2025-2029-disepakati-bersama-dprd-jadi-pedoman-pembangunan-lima-tahun-ke-depan/

Selain dikhawatirkan mengancam mata pencaharian nelayan dan pelaku wisata, kehadiran KJA juga dianggap akan memicu pencemaran laut yang berdampak pada lingkungan sekitar kawasan wisata Pantai Pangandaran.

Baca Juga 

https://newsbidik.com/2025/07/23/dprd-dlhk-dan-phri-lakukan-monitoring-ipal-hotel-di-pangandaran/

Forum Bela Pariwisata Pangandaran menekankan perlunya solusi bersama agar kebijakan pembangunan tidak mengorbankan sektor pariwisata dan kelestarian lingkungan laut, serta tetap menjaga kesejahteraan masyarakat lokal.

Baca Juga 

https://newsbidik.com/2025/07/22/fraksi-partai-golkar-sampaikan-pandangan-umum-terhadap-rpjmd-2025-2029-pada-rapat-paripurna-dprd-pangandaran/

Tinggalkan Balasan

Jawa Barat

“Dugaan pungutan liar di kawasan Jembatan Timbang Tolongas, Sumedang, menjadi perhatian serius karena sejumlah truk bermuatan terlihat melanjutkan perjalanan tanpa masuk ke area penimbangan setelah diduga terjadi transaksi. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak pengelola UPKB serta instansi terkait. Transparansi pemeriksaan dan penegakan aturan diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.”

Headline

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

Jawa Barat

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis menghilangkan hak masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Pekerja informal, termasuk peserta mandiri dan pekerja dengan upah di bawah UMK, tetap berhak mendapatkan bansos sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.”

Biografi

Dalam setiap lembar sejarah Nusantara, tersimpan kisah perjuangan, pengorbanan, kesetiaan, dan keberanian para tokoh yang telah meletakkan fondasi kejayaan bangsa. Salah satu sosok yang memiliki tempat istimewa dalam perjalanan sejarah…

Headline

Dugaan adanya praktik pembekingan tambang emas ilegal di Kabupaten Lebak, Banten, memunculkan pertanyaan publik terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Dugaan keterlibatan oknum aparat berpangkat bintang dua perlu diusut secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti guna memastikan kebenaran informasi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.