Scroll untuk baca berita
Jawa TengahJEPARA

Mafia Solar Subsidi Rugikan Nelayan – Warga Jepara Tagih Tindakan Tegas APH

1335
×

Mafia Solar Subsidi Rugikan Nelayan – Warga Jepara Tagih Tindakan Tegas APH

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, Jepara, . Solar bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan di wilayah pesisir Jepara diduga kuat diselewengkan oleh oknum pengangsu dan sekelompok nelayan. Aktivitas ini kian marak dan dilakukan terang-terangan, bahkan melibatkan kendaraan angkut seperti tosa yang membawa jeriken berisi solar keluar masuk kampung.Jum’at,(14/5/2025).

baca juga

Kapolri Berikan Tali Asih kepada Keluarga Komjen (Purn) Moehammad Jasin dan Veteran Seroja

Praktik ini berlangsung di kawasan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak, memungkinkan distribusi solar ilegal melalui dua jalur: arah Kota Jepara dan arah Demak. Aktivitas tersebut diduga lolos dari pengawasan aparat penegak hukum dan pihak terkait di sektor energi dan migas.

“Saya sangat geram, solar untuk nelayan justru dimanfaatkan oleh para pengangsu yang memperjualbelikan dengan harga lebih tinggi,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Baca juga

Dugaan Pungli PTSL di Desa Pelang Mayong Jepara: Istri Perangkat Diduga Jadi Ketua Panitia

Ia menambahkan bahwa kendaraan pengangsu kerap lalu lalang melewati rumahnya, bahkan mengangkut solar dari tangan para nelayan secara terbuka. “Sudah terang-terangan, tapi tidak ada tindakan dari pihak berwenang,” keluhnya.

Warga berharap aparat penegak hukum (APH) segera bertindak tegas agar penyelewengan ini dihentikan dan kebutuhan bahan bakar bagi nelayan bisa kembali terpenuhi secara adil.

Apa Itu SPBN?

SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) adalah fasilitas resmi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendistribusikan BBM bersubsidi khusus nelayan. SPBN dikelola oleh koperasi atau badan usaha yang ditunjuk, dan pengelolaannya diawasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta BPH Migas.

baca juga

Presiden Prabowo Subianto Apresiasi Guru dan Kepala Sekolah Rakyat: Anda Sedang Memutus Rantai Kemiskinan

Nelayan penerima BBM subsidi wajib terdaftar dalam sistem dan menunjukkan dokumen seperti KTP, surat rekomendasi dari Dinas Perikanan, serta kapal yang memenuhi syarat, termasuk memiliki kapasitas mesin maksimal 30 GT (Gross Ton).

Aturan Penggunaan SPBN

Resmi Dibuka! Seleksi Ketua dan Anggota BPH Migas Dimulai, Ini Syarat dan Jadwal Lengkapnya

BBM subsidi dari SPBN hanya boleh digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan.

Tidak boleh diperjualbelikan kembali oleh nelayan maupun pihak ketiga.

Penyaluran BBM wajib dicatat dalam sistem dan berdasarkan kuota yang ditentukan.

Setiap penyelewengan dapat dikenai sanksi pidana dan administratif.

Pasal yang Dilanggar

Penyelewengan solar subsidi ini jelas melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi:

“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Penegakan Hukum Diperlukan Segera

Warga berharap agar kepolisian, BPH Migas, serta Kementerian ESDM segera turun tangan. Selain merugikan negara, praktik ilegal ini mengancam kelangsungan hidup nelayan kecil yang benar-benar bergantung pada solar subsidi untuk melaut..

Tinggalkan Balasan

Jawa Tengah

“H. Halimi, calon petinggi Desa Surodadi nomor urut 03, tergerak maju dalam pencalonan karena dorongan masyarakat yang menginginkan perubahan. Ia berharap pelayanan birokrasi pemerintahan desa dapat ditingkatkan, pembangunan infrastruktur yang belum tersentuh bisa menjadi perhatian, serta para petani garam memperoleh dukungan nyata dari pemerintah desa untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. H. Halimi menegaskan, apabila diberi amanah oleh masyarakat, dirinya berkomitmen menata birokrasi agar pelayanan publik lebih baik, transparan, dan berpihak kepada kebutuhan warga.”

Jawa Tengah

Anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan ketidaksesuaian material dan spesifikasi dalam proyek revitalisasi SD Negeri 1 Ngandong, Bumiharjo, Jepara, perlu ditelusuri secara transparan melalui pemeriksaan teknis dan audit agar kualitas pembangunan terjamin serta setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.”

Jawa Tengah

“Universitas Muria Kudus diharapkan menjadi pusat pelatihan dan persiapan calon pekerja migran Indonesia melalui program SMK Go Global. Dengan dukungan pelatihan bahasa, peningkatan kompetensi, uji kompetensi, hingga proses penempatan, lulusan SMK diharapkan mampu bersaing di pasar kerja internasional dengan tetap mengutamakan perlindungan dan keselamatan pekerja migran.”

Jawa Tengah

“Dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi di SPBU 44-523-02 Karangmoncol, Kabupaten Pemalang, masih memerlukan pembuktian dan verifikasi secara menyeluruh. Setiap tuduhan harus didasarkan pada fakta, data transaksi, serta hasil pemeriksaan pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak yang dapat merugikan pihak tertentu. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, transparansi, serta profesionalisme jurnalistik.”