Hidup Dalam Kekurangan, Ruslaini dan Anak ODGJ di Nagan Raya Butuh Uluran Tangan

“Kasus ini bukan soal berebut harta, tetapi upaya mencari keadilan agar warisan orang tua tidak menjadi pemicu keserakahan dan perpecahan di antara saudara.”

Proyek pembangunan jalan masuk selatan UIN Salatiga kembali menjadi sorotan setelah tim investigasi menemukan dugaan penyimpangan di lapangan. Mulai dari papan proyek yang tidak dipasang, pekerjaan saluran air yang tidak sesuai standar, hingga dugaan penggunaan solar subsidi untuk alat berat. Minimnya transparansi pihak kontraktor kian menguatkan desakan agar KPK dan instansi terkait segera melakukan audit terhadap proyek bernilai miliaran rupiah ini.”

Diduga proyek pembangunan TKN 15 Samatiga Aceh Barat tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Minimnya pengawasan dari pihak terkait serta sulitnya akses informasi ke publik semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam proyek bernilai miliaran rupiah ini. Aparat Penegak Hukum (APH) diminta turun tangan mengusut tuntas agar pembangunan fasilitas pendidikan tidak dikorbankan demi kepentingan tertentu.”

“Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue memutuskan bahwa Musriadi HD, Keuchik Cot Rambong, bebas dari seluruh tuduhan yang dilaporkan PT Ambiya Putra. Tuduhan pemalsuan surat tanah tidak terbukti karena tidak didukung alat bukti yang sah,” ujar Agus Jalizar, SH., M.H, selaku Penasehat Hukum Musriadi.

Ketua Wilter LSM GMBI Aceh, Zulfikar Z, menyoroti dugaan pengabaian putusan Mahkamah Agung RI Nomor 690 PK/Pdt/2018 oleh PT Surya Panen Subur (SPS) yang beroperasi di Desa Pulou Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Dalam putusan tersebut, PT SPS dihukum untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp136,8 miliar dan melakukan pemulihan lingkungan lahan gambut terbakar seluas 1.200 hektare dengan nilai Rp302,1 miliar.
Zulfikar mendesak Pemkab Nagan Raya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar tidak menutup mata terhadap pelaksanaan putusan ini, serta segera menempuh langkah hukum berupa eksekusi paksa atau penyitaan aset perusahaan bila PT SPS tidak patuh.
Ia juga menantang pihak perusahaan untuk membuka data pemulihan lingkungan ke publik agar transparansi terjaga dan tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

“Bagaimana mungkin fasilitas vital seperti pompa banjir berhenti hanya karena solar habis,” keluh seorang warga Semarang yang kecewa atas kinerja BBWS Pemali Juana.

Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Korps Brimob Polri, Batalyon C Pelopor Polda Aceh menggelar kegiatan donor darah di Mako Nagan Raya. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Brimob terhadap masyarakat serta mempererat sinergi antarinstansi di wilayah Aceh,” ujar Kompol Usman, S.E., M.M., Komandan Batalyon C Pelopor.

Publik perlu berhati-hati terhadap narasi pengalihan seperti ini. Isu ‘Ibo dijebak’ bisa menggiring opini dan mengaburkan substansi perkara dugaan penistaan agama yang sedang ditangani aparat hukum.”

Kami tidak ingin kasus ini menjadi polemik tanpa arah. Langkah hukum ini diambil agar semua pihak mendapat keadilan dan kebenaran terungkap secara objektif,” ujar Advokat Donny Andretti, kuasa hukum pelapor Miftakul Ma’na, usai menyerahkan bukti rekaman kepada penyidik Polda Jawa Tengah.

“Masyarakat berharap APH tidak tutup mata agar Dana Desa benar-benar bermanfaat bagi warga.”

Kami akan upayakan secepat mungkin agar warga yang tertimpa musibah bisa mendapatkan bantuan,” ujar Bupati Jepara, Witiarso, menegaskan respon cepat pemerintah terhadap peristiwa robohnya rumah warga di Desa Sinanggul akibat hujan deras dan angin kencang.

Polemik antara warga Desa Damarjati dan pemerintah desa mencuat setelah Agos Alesta menyampaikan kritik terbuka terkait kedisiplinan aparatur dan dugaan masalah administrasi. Pemerintah desa membantah tuduhan tersebut dan menilai aksi itu dilakukan tanpa konfirmasi. Kedua pihak kini saling memberi klarifikasi, sementara masyarakat menunggu langkah mediasi agar konflik tidak melebar.