NEWS-BIDIK,//BOGOR – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya terhadap pemerataan akses pendidikan nasional melalui pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Dalam rapat terbatas yang digelar Senin (23/06/2025) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Presiden memimpin langsung pembahasan kesiapan program tersebut menjelang tahun ajaran 2025–2026.
Rapat terbatas tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta pejabat lintas kementerian yang terkait langsung dalam pelaksanaan program. Pertemuan ini digelar tak lama setelah rapat sebelumnya mengenai percepatan pembangunan Sekolah Garuda, yang juga merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo dalam bidang pendidikan.
“Selain membahas Sekolah Garuda, Presiden juga menggelar rapat terbatas untuk meninjau perkembangan program Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial dan jajaran terkait,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis.
Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo untuk menjamin akses pendidikan yang layak, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh kalangan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.
Menurut Seskab Teddy, pemerintah tengah menyempurnakan seluruh aspek penting yang mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025–2026.
“Presiden menginginkan seluruh elemen pendukung dirancang secara matang agar program dapat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh,” jelas Teddy.
Ia menambahkan, sejumlah isu strategis menjadi fokus dalam rapat tersebut, mulai dari penentuan lokasi sekolah, desain kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, hingga mekanisme penerimaan peserta didik.
“Pemerintah memastikan seluruh elemen tersebut akan disiapkan secara optimal untuk menjamin keberhasilan Sekolah Rakyat sebagai pilar pemerataan pendidikan nasional,” pungkasnya.
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya transformasi sektor pendidikan Indonesia yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat kecil. Pemerintah berharap program ini dapat menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.,(BPMI Setpres)
