Polres Pangandaran Bangun Harapan Lewat Bedah Rumah untuk Dua Lansia Buruh Harian

“Melalui program Polisi Sahabat Anak, Polres Pangandaran berupaya menghadirkan sosok polisi yang ramah, humanis, dan dekat dengan semua kalangan, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Edukasi sejak dini menjadi langkah penting untuk menumbuhkan kepercayaan serta membangun hubungan positif antara Polri dan masyarakat.”

“TMMD ke-130 menjadi wujud nyata sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pemerataan pembangunan desa. Dengan semangat gotong royong, seluruh sasaran diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu tiga puluh hari dengan tetap mengutamakan kualitas pembangunan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.”

“Pelayanan BBM bersubsidi bagi petani harus mengedepankan kepastian prosedur, transparansi, dan kemudahan akses. Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang perlu memberikan klarifikasi terkait keluhan petani yang mengaku kesulitan mengurus surat rekomendasi, terutama bagi petani lanjut usia, agar pelayanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.”

Keberadaan mobil tangki PT Sinar Raya Energi (SRE) di kawasan Pelabuhan Cirebon menjadi perhatian dan perlu diverifikasi oleh aparat penegak hukum serta BPH Migas. Asal-usul, jenis, status BBM, dan legalitas distribusi harus dipastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM subsidi.

Melalui program Polisi Sahabat Anak, Polres Pangandaran menanamkan kesadaran berlalu lintas, kedisiplinan, serta membangun kedekatan antara polisi dan anak-anak sejak usia dini melalui edukasi yang humanis dan menyenangkan.”

“Dugaan pungutan liar di kawasan Jembatan Timbang Tolongas, Sumedang, menjadi perhatian serius karena sejumlah truk bermuatan terlihat melanjutkan perjalanan tanpa masuk ke area penimbangan setelah diduga terjadi transaksi. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak pengelola UPKB serta instansi terkait. Transparansi pemeriksaan dan penegakan aturan diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.”

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis menghilangkan hak masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Pekerja informal, termasuk peserta mandiri dan pekerja dengan upah di bawah UMK, tetap berhak mendapatkan bansos sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.”

Dugaan adanya praktik pembekingan tambang emas ilegal di Kabupaten Lebak, Banten, memunculkan pertanyaan publik terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Dugaan keterlibatan oknum aparat berpangkat bintang dua perlu diusut secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti guna memastikan kebenaran informasi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

DPR RI resmi mengesahkan APBN 2027 dengan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun. Anggaran tersebut difokuskan pada delapan klaster prioritas nasional, mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemaparan materi hukum, Ipda Fathul Alim memberikan penjelasan mengenai berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001, serta penyesuaian ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain pemerintah daerah, DPRK Aceh Barat juga didesak menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan lingkungan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.