Scroll untuk baca berita
DaerahJawa Tengah

SPBU 43.52.411 Dukuhturi Diduga Jadi Sarang Pengangsu Solar Subsidi: Pengawasan Lemah, Pengisian Bebas Tanpa Barcode

581
×

SPBU 43.52.411 Dukuhturi Diduga Jadi Sarang Pengangsu Solar Subsidi: Pengawasan Lemah, Pengisian Bebas Tanpa Barcode

Sebarkan artikel ini
{"data":{"pictureId":"ca0747bacdb44a10b69b768488fa42ee","appversion":"4.5.0","stickerId":"","filterId":"","infoStickerId":"","imageEffectId":"","playId":"","activityName":"","os":"android","product":"lv","exportType":"image_export","editType":"image_edit","alias":""},"source_type":"vicut","tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"source_type":"vicut","client_key":"aw889s25wozf8s7e","picture_template_id":"","capability_name":"retouch_edit_tool"}"}

NEWS-BIDIK,//Tegal – Dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi kembali mencuat. SPBU 43.52.411 yang berlokasi di Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, diduga kuat menjadi tempat favorit para pengangsu solar subsidi. Ironisnya, pengisian dilakukan secara terang-terangan tanpa rasa khawatir, seolah kegiatan tersebut telah terkondisikan.

Tim wartawan yang melakukan pemantauan pada 1 Mei 2025, mendapati puluhan kendaraan roda dua bebas mengantre dan mengisi BBM jenis solar menggunakan jeriken tanpa prosedur resmi. Barcode khusus yang seharusnya digunakan dalam sistem distribusi BBM subsidi justru tidak berfungsi dan diabaikan.

Pengawasan Longgar, Mobil Dinas Juga Ikut Isi BBM Subsidi

Lebih mengejutkan lagi, dalam pantauan yang sama, sebuah mobil dinas berpelat merah dengan nomor polisi H 1570 XA – yang merupakan inventaris SMAN 3 Tegal – tertangkap kamera tengah mengisi BBM jenis Pertalite, yang termasuk kategori subsidi pemerintah. Padahal, sesuai regulasi, kendaraan dinas seharusnya menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax.

Saat dikonfirmasi, pihak manajemen SPBU melalui Bapak Pungki Prabowo selaku manajer SPBU 43.52.411, mengakui adanya kesalahan dalam pelayanan operator. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada awak media dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh staf SPBU.

Mendesak Tindakan Tegas dari Satgas dan Aparat Hukum

Kasus ini menjadi sinyal keras perlunya pengawasan intensif dari Satgas Migas serta aparat penegak hukum. Kegiatan pengisian BBM subsidi secara ilegal, apalagi melibatkan kendaraan dinas, merupakan bentuk pelanggaran serius yang merugikan negara dan masyarakat.

Dugaan pembiaran oleh oknum pengelola SPBU harus ditelusuri lebih dalam. Jika tidak ada tindakan nyata, maka praktik semacam ini akan terus berlangsung dan memperparah distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya tepat sasaran.

Tinggalkan Balasan

Daerah

“Akta cerai atas nama mempelai perempuan tidak pernah tercatat di Pengadilan Agama Jepara. Pernikahan tersebut juga tidak diproses melalui desa maupun KUA, sehingga kuat dugaan dilakukan dengan menggunakan modin aspal,” ungkap Modin Desa Kancilan, Luqman H., menegaskan adanya kejanggalan dalam administrasi pernikahan warga Kancilan yang berlangsung pada 29 Maret 2026.

Aceh

“LSM GMBI Aceh mendesak audit menyeluruh dana kebencanaan Kota Langsa setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian data penerima bantuan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai lemah, sehingga berpotensi mencederai keadilan bagi korban banjir. Audit independen dianggap penting untuk memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

Daerah

“Polres Bogor membongkar jaringan pengoplosan LPG bersubsidi yang beroperasi di dua lokasi berbeda, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp13,2 miliar per bulan. Dari penggerebekan di Sukaraja dan Cileungsi, polisi mengamankan 793 tabung gas berbagai ukuran serta 76 alat suntik. Para pelaku diketahui meraup keuntungan hingga Rp1,3 miliar per hari dengan memindahkan isi gas 3 kilogram subsidi ke tabung 12 kilogram non-subsidi. Kapolres Bogor menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencuri hak masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi.”

Daerah

“Peninjauan langsung oleh Tim Wasops Itwasum Mabes Polri menjadi bukti keseriusan dalam memastikan kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran 1447 H. Pos Terpadu Polres Gowa dinilai siap secara operasional, sekaligus menghadirkan pelayanan humanis dengan sentuhan kearifan lokal demi kenyamanan masyarakat.”