NEWSBIDIK,//Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat — Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum R3 Bergerak Kabupaten Sukabumi melakukan audiensi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, Jumat (4/7/2025). Kedatangan mereka menuntut kepastian status dan kejelasan arah program Guru Honorer Kategori R3 Paruh Waktu yang hingga kini dinilai masih menggantung.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor BKPSDM, para guru diterima langsung oleh Sekretaris BKPSDM bersama jajaran Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN (PPIA). Ketua Forum R3 Bergerak, Asep Ruswandi, menegaskan audiensi ini sekaligus menjadi forum silaturahmi dan upaya menagih kepastian terkait implementasi kebijakan pengangkatan guru honorer R3.
Baca Juga
“Kami mempertanyakan mau dibawa ke mana arah program ini? Sampai sekarang belum ada kepastian dan belum ada perencanaan yang matang. Kami juga menegaskan agar afirmasi masa kerja bagi R3 segera diakomodasi,” kata Asep di sela audiensi di Jalan Kadupugur, Cicantayan.
Selain itu, pihaknya mendesak BKPSDM melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan, khususnya dalam hal pendataan afirmasi masa kerja dan validitas data usia tenaga honorer.
Dalam audiensi, Forum R3 Bergerak juga menyampaikan 10 poin aspirasi yang harus segera dijawab pemerintah, antara lain:
Baca Juga
1. Formasi seleksi harus memprioritaskan masa kerja dan usia honorer.
2. Penetapan jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) peserta seleksi lulus agar tidak berlarut-larut.
3. Optimalisasi formasi agar tidak ada formasi kosong yang sia-sia.
4. Usulan tambahan formasi pada tahun 2025 berikut alokasi anggarannya di APBD Perubahan.
5. Kejelasan skema gaji PPPK paruh waktu agar tidak menimbulkan ketimpangan.
Baca Juga
6. Prioritas bagi honorer tahap 1 dan 2 yang sudah terdata di BKN, dan penundaan sistem Dapodik untuk memastikan keadilan masa kerja.
7. Meminta agar seleksi tahap 1, khususnya peserta R3, segera diusulkan ke Menpan-RB.
8. Tuntutan upah paruh waktu setara Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten.
9. Solusi regulasi untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru honorer bersertifikasi.
10. Transparansi penggunaan 20% dana BOSP untuk honor tenaga pendidik.
Di tempat yang sama, Humas Forum R3, Dodi, mengapresiasi respons BKPSDM yang berjanji menuntaskan seluruh aspirasi paling lambat Oktober 2025, termasuk untuk kategori R2 dan R3.
“Kami berharap komitmen ini tidak hanya berhenti di wacana, tetapi benar-benar terealisasi,” ujarnya.
Forum R3 mencatat, saat ini jumlah guru honorer R3 di Kabupaten Sukabumi mencapai sekitar 2.200 orang. Mereka berharap seluruh proses penataan status dapat dituntaskan sebelum akhir Oktober 2025.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar, menyampaikan pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai afirmasi masa kerja dan usia guru honorer R3.
“Semua guru honorer R3 nanti akan diangkat sebagai PPPK paruh waktu sesuai arahan Menpan-RB. Namun, untuk mengalihkan status paruh waktu ke penuh waktu akan tetap kita perjuangkan dengan basis afirmasi masa kerja,” terang Ganjar.
Ia menegaskan, para guru honorer merupakan bagian penting dari pelayanan dasar pendidikan di Kabupaten Sukabumi, sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014.
“Kalau ada yang menganggap honorer dipandang sebelah mata, kami akan berada di garda terdepan membela. Sistem penggajian PPPK paruh waktu pun akan mempertimbangkan UMR dan kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Ganjar juga menjelaskan nantinya penilaian kinerja guru PPPK paruh waktu akan dilakukan oleh kepala sekolah melalui dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Baca Juga
Sementara itu, Forum R3 Bergerak menyatakan setelah audiensi dengan BKPSDM, mereka akan segera meminta audiensi lanjutan ke DPRD Komisi IV Kabupaten Sukabumi, Bupati, Sekda, Dinas Pendidikan, hingga Badan Anggaran DPRD untuk memperjelas status serta skema anggaran bagi R3 paruh waktu.
“Kami tidak akan berhenti mengawal sampai seluruh prosesnya tuntas dan hak-hak guru honorer diakui secara adil,” tegas Asep menutup pertemuan.
