Newsbidik|•Jakarta,– Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sosialisasi masif terkait kebijakan prorakyat di sektor perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (19/3/25).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang memberikan keringanan bagi masyarakat harus segera disampaikan ke daerah-daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. “Presiden meminta supaya kebijakan prorakyat, seperti BPHTB yang dari 5 persen menjadi 0 persen, retribusi PBG yang kini gratis, serta PPN yang ditanggung pemerintah hingga Juni 2025, bisa disosialisasikan secara masif,” ujar Maruarar.
Selain itu, Maruarar juga melaporkan progres penyelesaian Wisma Atlet Pademangan, di mana tiga tower (8, 9, dan 10) telah selesai dan siap diserahterimakan. Pemerintah juga mencatat pencapaian pembangunan lebih dari 1,1 juta unit rumah subsidi hingga Maret 2025. Namun, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kualitas rumah subsidi agar tetap terjaga dan tidak merugikan rakyat.
Dalam sektor perumahan bagi aparat, pemerintah telah membangun 5.760 unit rumah untuk TNI AD di berbagai daerah seperti Brebes, Bogor, dan Bekasi, serta 14.389 unit rumah untuk Polri di Karawang. Selain itu, pada 25 Maret mendatang, kunci rumah bagi 20 ribu guru akan diserahkan, dengan 250 unit di antaranya akan diberikan secara simbolis di acara khusus.
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial, pemerintah juga akan membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3), yang bertujuan mendorong skema hunian berimbang bagi seluruh masyarakat.
Dengan berbagai kebijakan ini, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan perumahan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pemanfaatan aset negara yang optimal.
