Scroll untuk baca berita
AcehPendidikan

Guru Lulus PPPK di Aceh Besar Audiensi dengan Plt Sekda, Tuntut SK Pengangkatan Segera Diterbitkan

694
×

Guru Lulus PPPK di Aceh Besar Audiensi dengan Plt Sekda, Tuntut SK Pengangkatan Segera Diterbitkan

Sebarkan artikel ini

newsbidik|•Kota Jantho,,Bupati Aceh Besar yang diwakili Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar Bahrul Jamil SSos MSi menerima audiensi puluhan guru lulus PPPK di Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Rabu (19/03/2025).

Audiensi tersebut dalam rangka menyampaikan persoalan guru yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun belum memperoleh surat keterangan (SK) pengangkatan sebagai dasar bekerja dan untuk dapat menerima jerih.

Pada kesempatan tersebut, Plt Sekda Aceh Besar Bahrul Jamil SSos MSi didampingi Asisten III Sekdakab Jamaluddin S.Sos MM, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Besar Drs Asnawi M.Si serta Kabag Hukum Setdakab Rafzan Amin SH MH.

Dalam sambutannya Plt Sekda menyambut baik pertemuan langsung dengan para guru yang belum menerima SK dan Formasi pada penerimaan yang lalu. “Kami menyambut baik dan menerima semua keluhan para guru yang telah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus PPPK namun belum menerima SK pengangkatan,” ujar Bahrul Jamil.

Ia mengatakan bahwa terkait persoalan PPPK tersebut, telah dibagi kewenangannya masingasing yang tidak dapat saling melangkahi. “Artinya masalah SK dan Formasi merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berhak mengeluarkannya. Dalam hal ini, Pwmerintah Kabupaten melalui dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta BKSDM hanya dapat mengusulkan,” terangnya.

Salah seorang juru bicara para guru, Suhera dalam pertemuan tersebut menyampaikan tuntutan agar SK PPPK agar dapat dikeluarkan secepatnya. “Kami mohon kepada Pak Bupati agar kami para guru ini yang telah lulus supaya bisa segera di SK kan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, agar kami bisa memperoleh kejelasan pengangkatan sekaligus agar bisa mendapatkan jerih,” harapnya.

Hal senada juga diutarakan Muddafiq, yang berharap bagi guru yang status R2 dan R3 yang kurang formasi agar tahun depan diusulkan formasi sebanyak-banyaknya. “Untuk mengakomodir Formasi guru, kita berharap tahun depan dapat dibuka lagi, kalau bisa formasinya yang banyak,” pintanya.

Tinggalkan Balasan

Aceh

Polemik bendera Aceh harus segera diselesaikan agar tidak terus menimbulkan konflik dan korban jiwa. Dugaan penembakan di Pulo Kenari, Pidie, juga harus diusut tuntas secara transparan. Aparat diharapkan mengedepankan pendekatan humanis dan mengutamakan keselamatan masyarakat.”

Jawa Tengah

Anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan ketidaksesuaian material dan spesifikasi dalam proyek revitalisasi SD Negeri 1 Ngandong, Bumiharjo, Jepara, perlu ditelusuri secara transparan melalui pemeriksaan teknis dan audit agar kualitas pembangunan terjamin serta setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.”

Aceh

“Dugaan aktivitas warga negara asing di kawasan hutan Aceh harus ditelusuri secara serius melalui pemeriksaan faktual dan koordinasi lintas instansi. Jika terbukti terdapat pelanggaran keimigrasian, pertambangan, kehutanan, atau lingkungan hidup, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat.”

Jawa Tengah

“Universitas Muria Kudus diharapkan menjadi pusat pelatihan dan persiapan calon pekerja migran Indonesia melalui program SMK Go Global. Dengan dukungan pelatihan bahasa, peningkatan kompetensi, uji kompetensi, hingga proses penempatan, lulusan SMK diharapkan mampu bersaing di pasar kerja internasional dengan tetap mengutamakan perlindungan dan keselamatan pekerja migran.”

Aceh

Transparansi pembangunan jembatan Alue Siron–Alue Bata di Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat berhak mengetahui status pekerjaan, sumber anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab. Instansi terkait diharapkan memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.”