Scroll untuk baca berita
NasionalPOLRI

Ketum Fast Respon Apresiasi Kapolri, Tolak Keras Wacana Polri di Bawah Kementerian: Jangan Ciptakan Matahari Kembar!

419
×

Ketum Fast Respon Apresiasi Kapolri, Tolak Keras Wacana Polri di Bawah Kementerian: Jangan Ciptakan Matahari Kembar!

Sebarkan artikel ini
Jakarta – Ketua Umum Fast Respon Nusantara, Agus Flores, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si., atas sikap tegas dan konsistennya dalam menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Menurut Agus Flores, sikap Kapolri tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga independensi, profesionalisme, serta marwah institusi Polri sebagai alat negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang secara tegas menolak Polri berada di bawah kementerian. Ini merupakan sikap negarawan dalam menjaga sistem ketatanegaraan agar tidak menimbulkan matahari kembar,” tegas Agus Flores, Senin (26/01/2026). Ia menilai, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian, hal tersebut berpotensi menimbulkan dualisme komando, memperpanjang rantai birokrasi, serta melemahkan efektivitas pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat. Kapolri sendiri menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden. Ia juga menolak wacana pembentukan Kementerian Kepolisian, termasuk jika dirinya diminta untuk menjabat sebagai menteri dalam struktur tersebut. “Saya menolak Polri berada di bawah kementerian. Polri harus langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Jangan sampai muncul matahari kembar dalam sistem pemerintahan,” tegas Kapolri. Agus Flores menambahkan, Fast Respon Nusantara mendukung penuh sikap Kapolri demi menjaga Polri tetap kuat, independen, dan fokus dalam melayani rakyat, tanpa terseret kepentingan struktural kementerian. “Ini bukan sekadar persoalan struktur organisasi, tetapi menyangkut masa depan Polri dan kepercayaan publik. Kami berdiri penuh mendukung Kapolri,” pungkasnya.

NEWS BIDK, Jakarta – Ketua Umum Fast Respon Nusantara, Agus Flores, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si., atas sikap tegas dan konsistennya dalam menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.

Baca juga

Pangeran Jayakarta, Simbol Perlawanan Awal terhadap Kolonialisme di Jakarta

Menurut Agus Flores, sikap Kapolri tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga independensi, profesionalisme, serta marwah institusi Polri sebagai alat negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang secara tegas menolak Polri berada di bawah kementerian. Ini merupakan sikap negarawan dalam menjaga sistem ketatanegaraan agar tidak menimbulkan matahari kembar,” tegas Agus Flores, Senin (26/01/2026).

Ia menilai, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian, hal tersebut berpotensi menimbulkan dualisme komando, memperpanjang rantai birokrasi, serta melemahkan efektivitas pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Baca juga

Polri-Bulog Gelar Operasi Pangan Murah, Warga Jakarta Serbu Lokasi Penjualan

Kapolri sendiri menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden. Ia juga menolak wacana pembentukan Kementerian Kepolisian, termasuk jika dirinya diminta untuk menjabat sebagai menteri dalam struktur tersebut.

“Saya menolak Polri berada di bawah kementerian. Polri harus langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Jangan sampai muncul matahari kembar dalam sistem pemerintahan,” tegas Kapolri.

Agus Flores menambahkan, Fast Respon Nusantara mendukung penuh sikap Kapolri demi menjaga Polri tetap kuat, independen, dan fokus dalam melayani rakyat, tanpa terseret kepentingan struktural kementerian.

Baca juga

Prabowo dan Anwar Ibrahim Tegaskan Kemitraan Strategis dalam Pertemuan Persahabatan di Jakarta

“Ini bukan sekadar persoalan struktur organisasi, tetapi menyangkut masa depan Polri dan kepercayaan publik. Kami berdiri penuh mendukung Kapolri,” pungkasnya.

Nasional

Ketua LSM ABA, Suryadi Djamil, mengapresiasi langkah Polri dalam mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden RI. Ia mendesak penyidik mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual di balik perkara tersebut, secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.”

Jakarta

Rotasi dan mutasi terhadap 199 perwira tinggi dan perwira menengah Polri merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier untuk memperkuat kinerja institusi. Penempatan pejabat baru diharapkan mampu menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.”

Biografi

Dalam setiap lembar sejarah Nusantara, tersimpan kisah perjuangan, pengorbanan, kesetiaan, dan keberanian para tokoh yang telah meletakkan fondasi kejayaan bangsa. Salah satu sosok yang memiliki tempat istimewa dalam perjalanan sejarah…

Headline

Dugaan adanya praktik pembekingan tambang emas ilegal di Kabupaten Lebak, Banten, memunculkan pertanyaan publik terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Dugaan keterlibatan oknum aparat berpangkat bintang dua perlu diusut secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti guna memastikan kebenaran informasi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.