Scroll untuk baca berita
Jawa TengahKabupaten Semarang

Proyek Peningkatan Jalan Susukan–Mluweh Diduga Tak Sesuai Spesifikasi Teknis

1547
×

Proyek Peningkatan Jalan Susukan–Mluweh Diduga Tak Sesuai Spesifikasi Teknis

Sebarkan artikel ini

News Bidik, Kabupaten Semarang – Proyek peningkatan jalan Susukan–Mluweh (No. Ruas 1) di Kabupaten Semarang mendapat sorotan tajam dari tim pemantau media. Proyek yang dikerjakan oleh CV. Pramudita Kanaka dengan konsultan pengawas CV. Mitra Bersama Mandiri, serta berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang, diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan pada Rabu, (15/10/2025), ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian pada bagian gorong-gorong, yang diduga tidak memiliki lantai dasar (lantai beton) sebagaimana mestinya.

Ketika dikonfirmasi, pihak mandor atau pelaksana proyek menyampaikan bahwa lantai gorong-gorong “ketimbun tanah akibat aliran air hujan”. Namun, hasil pantauan visual di lokasi menunjukkan indikasi kuat bahwa lantai dasar gorong-gorong tersebut memang tidak dibuat sejak awal, bukan sekadar tertimbun sebagaimana klaim pihak pelaksana.

Selain dugaan ketidaksesuaian teknis, tim pemantau juga mencatat bahwa proyek dengan nilai kontrak Rp942.880.000,- itu tidak tampak menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di area pelaksanaan. Hal ini terlihat dari tidaknya rambu peringatan, minimnya alat pelindung diri (APD) bagi pekerja, serta ketiadaan pagar pengaman di sekitar lokasi pekerjaan.

Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa pelaksanaan proyek tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak, serta berpotensi menurunkan kualitas konstruksi dan membahayakan keselamatan pekerja di lapangan.

Sebagai informasi, proyek peningkatan jalan Susukan–Mluweh tersebut tercatat dalam kontrak nomor 027/10/SP/BM-PB/K/DPU/2025, tertanggal 13 Agustus 2025, dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender, dan bersumber dari APBD Kabupaten Semarang tahun anggaran 2025.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan di lapangan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Jawa Tengah

“H. Halimi, calon petinggi Desa Surodadi nomor urut 03, tergerak maju dalam pencalonan karena dorongan masyarakat yang menginginkan perubahan. Ia berharap pelayanan birokrasi pemerintahan desa dapat ditingkatkan, pembangunan infrastruktur yang belum tersentuh bisa menjadi perhatian, serta para petani garam memperoleh dukungan nyata dari pemerintah desa untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. H. Halimi menegaskan, apabila diberi amanah oleh masyarakat, dirinya berkomitmen menata birokrasi agar pelayanan publik lebih baik, transparan, dan berpihak kepada kebutuhan warga.”

Jawa Tengah

Anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan ketidaksesuaian material dan spesifikasi dalam proyek revitalisasi SD Negeri 1 Ngandong, Bumiharjo, Jepara, perlu ditelusuri secara transparan melalui pemeriksaan teknis dan audit agar kualitas pembangunan terjamin serta setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.”

Jawa Tengah

“Universitas Muria Kudus diharapkan menjadi pusat pelatihan dan persiapan calon pekerja migran Indonesia melalui program SMK Go Global. Dengan dukungan pelatihan bahasa, peningkatan kompetensi, uji kompetensi, hingga proses penempatan, lulusan SMK diharapkan mampu bersaing di pasar kerja internasional dengan tetap mengutamakan perlindungan dan keselamatan pekerja migran.”

Jawa Tengah

“Dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi di SPBU 44-523-02 Karangmoncol, Kabupaten Pemalang, masih memerlukan pembuktian dan verifikasi secara menyeluruh. Setiap tuduhan harus didasarkan pada fakta, data transaksi, serta hasil pemeriksaan pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak yang dapat merugikan pihak tertentu. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, transparansi, serta profesionalisme jurnalistik.”