Warga RT 19 RW 04 Desa Sekuro Guyub Meriahkan HUT ke-80 RI dengan Lomba dan Hiburan Rakyat

“Saya tegaskan, tuduhan bahwa saya menerima uang Rp1 juta tidak benar. Saya sama sekali tidak menerima uang tersebut, bahkan satu rupiah pun,” ujar TB.

Kami berharap pihak terkait dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, mulai dari spesifikasi material, kualitas pekerjaan, hingga aspek perlindungan dan keselamatan para pekerja,” demikian perhatian yang disampaikan dalam pemberitaan ini.

“Temuan ini masih berupa dugaan dan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis maupun administrasi. Kami berharap pihak terkait segera memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.”

“Jika memang ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek, pihak dinas dan pengawas perlu segera melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan kepada publik.”

“Kami meminta aparat penegak hukum segera mendalami dugaan penimbunan dan penyalahgunaan solar bersubsidi ini secara profesional dan transparan. Jika ditemukan unsur pidana, kami berharap proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak berhenti di tengah jalan,” ujar Joker, perwakilan Media Hukum dan Kriminal wilayah Kabupaten Jepara

“Pengawasan di lapangan sangat penting untuk memastikan kualitas pekerjaan, keselamatan pekerja, dan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan ketentuan yang telah ditetapkan.”

“Bantuan revitalisasi SMP Islam Darurrohman Jondang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, dengan anggaran hampir Rp500 juta, menjadi sorotan. Pekerjaan yang meliputi atap, jendela, dan lantai dinilai perlu diklarifikasi karena kondisi gedung sekolah telah berusia lebih dari 40 tahun. Pihak sekolah mengaku sebelumnya mengusulkan penanganan gedung yang dianggap menjadi prioritas, namun pekerjaan yang diarahkan justru mencakup tiga bagian tersebut. Selain itu, pelaksanaan proyek juga disorot terkait pengawasan dan penggunaan tenaga kerja dari luar desa. Tim media mendorong pihak dinas dan instansi terkait melakukan pemeriksaan teknis serta administrasi untuk memastikan pekerjaan sesuai perencanaan, spesifikasi, dan ketentuan mekanisme

“Program efisiensi yang diterapkan RSUD Kartini Jepara mulai menunjukkan hasil nyata. Di bawah kepemimpinan dr. Tri Iriantiwi, pembangunan fasilitas baru dan peningkatan kualitas pelayanan terus dilakukan demi menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Di tengah capaian tersebut, Direktur RSUD Kartini juga menjelaskan bahwa harta kekayaannya yang tercantum dalam LHKPN berasal dari berbagai usaha yang telah dijalankan sebelum menjabat sebagai direktur, serta profesi suaminya sebagai dokter spesialis anestesi.”

Menurut pengakuannya, permasalahan mulai muncul sejak tahun 2025 usai sang istri pulang dari perjalanan ke Karimunjawa. Sejak saat itu, hubungan rumah tangga mereka berubah drastis hingga berujung pada permintaan cerai disertai tuduhan KDRT dan tidak memberi nafkah.

“Akta cerai atas nama mempelai perempuan tidak pernah tercatat di Pengadilan Agama Jepara. Pernikahan tersebut juga tidak diproses melalui desa maupun KUA, sehingga kuat dugaan dilakukan dengan menggunakan modin aspal,” ungkap Modin Desa Kancilan, Luqman H., menegaskan adanya kejanggalan dalam administrasi pernikahan warga Kancilan yang berlangsung pada 29 Maret 2026.

Pengajuan pernikahan sempat masuk, namun kami tidak berani memproses karena status di KTP masih bersuami dan tidak ada akta cerai,” ungkap salah satu perangkat desa terkait dugaan manipulasi data pernikahan di Desa Kancilan, Jepara.