NEWS-BIDIK, BOGOR — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih melalui konferensi video dari kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada akhir pekan. Rapat ini difokuskan untuk memantau perkembangan penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah ancaman cuaca panas ekstrem. Senen, (4/8/2025).
Baca Juga
Presiden Prabowo Terima Kunjungan Jenderal AS di Istana, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada kementerian terkait serta tim di lapangan atas upaya mitigasi yang telah dijalankan sejauh ini.
“Presiden memberikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian lainnya, serta tim penanggulangan karhutla atas kerja keras mereka dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Seskab Teddy.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyoroti adanya penurunan signifikan luas area terdampak kebakaran hutan dan lahan dalam dua tahun terakhir.
Menurut data yang disampaikan, sepanjang tahun 2024 tercatat penurunan luas karhutla sebesar 33,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, atau sekitar 376.805 hektare. Sementara itu, hingga Agustus 2025, luas area kebakaran semakin menurun menjadi 8.955 hektare.
Baca Juga
Pemerintah Mulai Program Cek Kesehatan Gratis di Sekolah, Sasar 53,8 Juta Siswa
Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga konsistensi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Ia mengingatkan agar seluruh elemen, baik di pusat maupun daerah, tetap siaga menghadapi potensi kebakaran yang masih bisa terjadi selama musim kemarau.
“Penegakan hukum terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan harus terus diperkuat. Presiden mengingatkan Tim Karhutla di semua level untuk tetap waspada, mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Agustus 2025,” jelas Seskab Teddy.
Rapat terbatas ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat koordinasi nasional menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan, yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrem. (BPMI Setpres)
