Scroll untuk baca berita
AcehPolitik

Gubernur Aceh Pimpin Rapat Koordinasi dengan Forkopimda dan Kepala Daerah se-Aceh

712
×

Gubernur Aceh Pimpin Rapat Koordinasi dengan Forkopimda dan Kepala Daerah se-Aceh

Sebarkan artikel ini

Newsbidik|•Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memimpin rapat koordinasi penting yang digelar Pemerintah Aceh bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh serta para Bupati dan Wali Kota se-Aceh. Rapat yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Senin (17/3/2025), ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah SE (Dek Fad), serta para pemimpin daerah, termasuk Bupati Aceh Besar, Muharram Idris

(Syech Muharram).

Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah membahas isu-isu strategis terkait pembangunan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Gubernur Muzakir Manaf menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/kota sangat penting agar kebijakan yang kita buat benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” ujar Muzakir Manaf.

Beberapa topik utama yang dibahas dalam rapat ini mencakup percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata dan investasi, serta stabilitas keamanan dan sosial. Wakil Gubernur Aceh, Dek Fad, menyoroti pentingnya pengembangan sektor ekonomi, terutama di bidang pertanian, perikanan, dan industri kreatif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Aceh Besar, Syech Muharram, menyampaikan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah provinsi dan memastikan program pembangunan berjalan optimal. “Kami di Aceh Besar siap bersinergi dengan pemerintah provinsi dan daerah lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, infrastruktur, serta memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi,” ujarnya.

Rapat yang berlangsung hampir seharian penuh ini ditutup dengan penyusunan langkah-langkah strategis yang akan diterapkan dalam waktu dekat. Para peserta rapat sepakat untuk terus memperkuat koordinasi demi menciptakan pemerintahan yang efektif dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Aceh

Penggeledahan Kantor Pertanahan Nagan Raya oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Nagan Raya mengungkap dugaan manipulasi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas lahan eks HGU PT Usaha Semesta Jaya seluas 1.418,5 hektare. Lahan yang seharusnya kembali menjadi tanah negara itu justru diterbitkan atas nama keluarga pemilik perusahaan dan oknum petugas ukur dengan dasar SPORADIK yang diduga tidak sah. Penyidik menyita sejumlah dokumen penting, termasuk buku tanah dan warkah, untuk memperkuat dugaan penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi.”

Aceh

“Diduga kuat pengusaha pemborong besi tua di PKS PT Sofindo Seunagan menggunakan tabung Elpiji 3 kg bersubsidi untuk kegiatan pemotongan besi tua. Penggunaan yang dilakukan hampir setiap malam dan telah berlangsung hampir sepekan ini dinilai menyalahi aturan perundang-undangan. Masyarakat mendesak APH segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan LPG subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi warga kurang mampu, bukan untuk kepentingan bisnis pengusaha.”

Aceh

Bantuan kemanusiaan tahap kedua dari Pemerintah Pusat kembali tiba di Bandara Cut Nyak Dhien, Nagan Raya. Ratusan paket logistik seperti beras, minyak goreng, mie instan, dan kebutuhan pokok lainnya langsung didistribusikan ke desa-desa terdampak banjir di Aceh Barat dan Nagan Raya. ‘Kami prioritaskan wilayah yang masih terisolir dan sangat membutuhkan pasokan logistik,’ ujar Babinsa Pos Danramil Kuala Pesisir, Nanang Rusdianto. Pemerintah memastikan suplai bantuan akan terus dikirim hingga kondisi darurat mereda.”

Aceh

Petani menjadi tersangka, sementara perusahaan perkebunan diduga kebal hukum. Manipulasi HGU yang melibatkan oknum BPN/ATR harus diusut tuntas demi keadilan masyarakat Padang Panyang.”

“Sudah puluhan tahun perusahaan berkuasa, tetapi hak rakyat tak pernah benar-benar merdeka. Presiden Prabowo diharapkan turun tangan menegakkan keadilan agraria di Nagan Raya.”

“Program plasma 20 persen hanya tinggal formalitas. Sampai hari ini tidak satu pun petani menikmati hasilnya.”

“Kami meminta APH tidak menutup mata. Mafia tanah harus dihentikan, bukan rakyat yang dijadikan tumb