NEWSBIDIK, Nagan raya. Ratusan emak-emak dari Desa Mon Dua, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor desa pada Senin (30/3/2026) sejak pukul 09.00 WIB. Aksi tersebut dipicu oleh dugaan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan program pascabencana banjir yang dinilai tidak tepat sasaran.
Dalam aksi tersebut, warga menuntut transparansi dan keadilan dari pemerintah desa terkait pendistribusian bantuan stimulan. Mereka menilai bantuan yang seharusnya diberikan kepada korban terdampak justru jatuh ke tangan aparatur desa serta pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk warga yang tidak lagi tinggal di wilayah terdampak.
Warga juga menyoroti buruknya proses pendataan yang dinilai tidak akurat dan terkesan amburadul. Dugaan praktik pilih kasih hingga adanya penerima bantuan dari kalangan keluarga perangkat desa turut menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.
Salah satu kasus yang mencuat adalah penerimaan bantuan oleh seorang warga bernama Murdiata, yang disebut telah lama menetap di Meulaboh, Aceh Barat, bahkan sebelum bencana banjir terjadi. Namun, yang bersangkutan justru terdaftar sebagai penerima bantuan. Pernyataan yang diduga disampaikan Murdiata pun memicu kemarahan warga karena dianggap menyudutkan korban banjir.
“Ia mengatakan dirinya tidak terdampak banjir tapi tetap mendapat bantuan, sementara kami yang terdampak justru tidak mendapat apa-apa,” ujar salah satu warga dalam orasinya.
Selain itu, warga juga mengungkap dugaan adanya Kartu Keluarga (KK) ganda yang menyebabkan banyak korban banjir tidak terdata sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, bantuan justru diterima oleh pihak yang tidak mengalami dampak langsung dari bencana.
Rukiah, salah satu korban banjir, mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Ia menyebut bahwa dirinya bersama warga lain yang terdampak tidak menerima bantuan apa pun, baik berupa dana maupun bantuan perabot rumah tangga.
“Kami sudah menyerahkan data seperti KTP dan KK kepada aparatur desa, tapi tidak pernah menerima bantuan. Yang dapat justru mereka yang tidak terdampak,” ujarnya.
Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, khususnya Bupati, untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut. Mereka juga meminta agar bantuan yang telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak segera ditarik kembali, serta aparat desa yang terlibat diproses secara hukum.
Aksi semakin memanas ketika kepala desa yang diharapkan hadir untuk memberikan penjelasan tidak kunjung datang. Warga mengaku telah menunggu hingga pukul 11.00 WIB, namun kepala desa tidak berada di tempat.
Sebagai bentuk protes, para demonstran kemudian melakukan penyegelan terhadap pintu kantor desa. Mereka menyatakan bahwa kantor desa tidak akan dibuka hingga persoalan penyaluran bantuan diselesaikan secara adil dan transparan.
Sekretaris desa, Supriman, yang berada di lokasi, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan warga. Ia juga menegaskan bahwa kantor desa akan tetap ditutup sementara waktu hingga permasalahan tersebut menemukan solusi.
“Kami akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sebelum masalah ini selesai, kantor desa tidak akan dibuka,” ujarnya.
Aksi ini mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap dugaan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan pascabencana. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan kepercayaan masyarakat dapat kembali pulih.
Saat diwawancarai Tgk Zainal di lokasi bantuan yang sudah disalurkan tidak tepat sasaran hanya mengatas namakan Namum bantuan tersebut milik kepala desa .tuha 4 dan kadus serta sanak famili Aparatur desa ” Katanya “
