Scroll untuk baca berita
HeadlineJawa TengahPeristiwa

Kasus Dugaan Penistaan Agama di Bandungan Resmi Dilaporkan ke Polda Jateng, Bukti Rekaman Diserahkan Penyidik

3209
×

Kasus Dugaan Penistaan Agama di Bandungan Resmi Dilaporkan ke Polda Jateng, Bukti Rekaman Diserahkan Penyidik

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, Semarang — Kasus dugaan penistaan agama yang terjadi di kawasan wisata Bandungan, Kabupaten Semarang, kini resmi masuk ranah hukum. Seorang warga bernama Miftakul Ma’na melaporkan peristiwa tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah, Senin (28/10/2025).

Pelaporan ini turut didampingi oleh kuasa hukumnya, Advokat Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., yang juga Ketua Umum Feradi WPI serta pimpinan Firma Hukum Subur Jaya & Rekan. Donny menegaskan, pihaknya akan mengawal proses hukum hingga tuntas agar berjalan objektif, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.

 “Kami tidak ingin kasus ini menjadi polemik tanpa arah. Langkah hukum ini diambil agar semua pihak mendapat keadilan,” ujar Donny Andretti kepada wartawan.

Menurut keterangan pelapor, kejadian bermula saat Miftah bersama sejumlah rekannya berkunjung ke sebuah kafe karaoke di kawasan Bandungan yang diduga dimiliki oleh seseorang bernama Ibo. Saat memesan makanan, terlapor disebut melontarkan ucapan yang dianggap menghina agama Islam.

Tidak hanya itu, Ibo juga dikabarkan sempat marah di sebuah masjid karena merasa terganggu oleh suara azan, bahkan menendang meja pelanggan di tempat usahanya.

“Setelah marah-marah di resto Paradise Bandungan, Ibo sempat mendatangi kami di parkiran. Bukannya meminta maaf, ia justru meremehkan Hari Santri,” ungkap Miftah.

Merasa tersinggung dan ingin menghindari fitnah, Miftah kemudian menempuh jalur hukum. Ia menyerahkan bukti berupa video dan rekaman suara dalam bentuk flashdisk kepada penyidik sebagai bagian dari alat bukti yang memperkuat laporannya.

Donny Andretti menambahkan, laporan ini bukan sekadar bentuk protes moral, tetapi langkah hukum serius agar penegakan hukum terhadap dugaan penistaan agama dapat berjalan konsisten.

“Kami berharap penyidik dapat memproses perkara ini secara profesional dan adil. Isu sensitif seperti ini harus ditangani hati-hati agar tidak memicu perpecahan di masyarakat,” tegasnya.

Donny yang juga Ketua Umum Asosiasi Perkumpulan Ikatan Wartawan Jagat Raya Indonesia (KAWAN JARI/IWJRI) menilai, penting bagi semua pihak menjaga suasana kondusif sembari menunggu hasil penyelidikan resmi dari kepolisian.

Sementara itu, beredar informasi bahwa perusakan masjid yang sempat dikaitkan dengan kasus ini tidak dilakukan oleh terlapor, melainkan oleh pihak lain. Miftah menyatakan bahwa ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.

Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media lokal. Publik berharap agar proses hukum berjalan transparan serta menghasilkan putusan yang adil dan menenangkan semua pihak.

Headline

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi wartawan di Indonesia. MK menegaskan bahwa sengketa terkait karya jurnalistik harus diselesaikan melalui mekanisme pers dengan melibatkan Dewan Pers, bukan langsung melalui jalur pidana maupun perdata. Prinsip ini menegaskan bahwa Undang-Undang Pers sebagai aturan khusus harus diutamakan guna mencegah kriminalisasi terhadap jurnalis serta menjaga kebebasan pers sebagai pilar utama demokrasi.”

Daerah

Polisi dari Kapal Polisi (KP) Tekukur–5010 Korpolairud Baharkam Polri berhasil menggagalkan praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang terduga pelaku beserta lima botol yang diduga berisi bahan peledak serta sejumlah peralatan selam yang digunakan untuk melakukan aksi bom ikan.